Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Desakan Agar Pemerintah Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional Mencuat Setelah Banjir Dan Longsor Menerjang Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Dan Sumatera Barat.
Namun Pemerintah Belum Memberi Sinyal Jelas Terkait Kemungkinan Penetapan Status Tersebut.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno Menyatakan Bahwa Pemerintah Saat Ini Fokus Pada Percepatan Penanganan Bencana.Baca Juga:
Ia Menegaskan Seluruh Kementerian, Lembaga, Hingga Aparat TNI–Polri Telah Dikerahkan Untuk Merespons Situasi Darurat Di Sumatera.
"Seluruh Kementerian Dan Lembaga Diperintahkan Bapak Presiden, Termasuk TNI, Polri, Dan BNPB, Untuk Mengerahkan Sumber Daya Semaksimal Mungkin Menangani Bencana Di Sumatera," Ujar Pratikno Dalam Konferensi Pers Di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Pratikno Menambahkan, Upaya Penanganan Yang Dilakukan Merupakan Instruksi Langsung Presiden Prabowo Subianto, Yang Meminta Respons Berskala Nasional.
"Penanganannya Betul-Betul Dilakukan Dengan Kekuatan Penuh Secara Nasional," Katanya.
Sebelumnya, BNPB Juga Menanggapi Dorongan Dari Sejumlah Pihak Untuk Menetapkan Bencana Nasional.
Kepala Pusat Data, Informasi, Dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Menegaskan Bahwa Keputusan Tersebut Berada Sepenuhnya Di Tangan Presiden, Sesuai Dengan Ketentuan UU 24/2007 Pasal 51.
Ia Mengingatkan Bahwa Tidak Semua Bencana Besar Otomatis Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional.
"Keputusan Bencana Nasional Atau Tidak Sepenuhnya Di Tangan Presiden," Ujarnya.*
(d/dh)
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL