Pemerintah Bahas Usulan Work From Anywhere untuk Atasi Kepadatan Mudik Lebaran 2025

JAKARTA – Pemerintah sedang mempertimbangkan usulan untuk menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) sebelum masa libur Lebaran 2025. Usulan ini diajukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik. Pada Senin (20/1/2025), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menerima audiensi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas potensi penerapan kebijakan WFA pada periode 24-28 Maret 2025 untuk memfasilitasi kelancaran arus mudik. Dalam keterangan tertulis dari Kemenko PMK, Menko Pratikno mengungkapkan bahwa WFA diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas menjelang puncak arus mudik Lebaran.

“Ini akan sangat membantu mengurai kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik,” ujar Pratikno. Selain membahas WFA, dalam pertemuan tersebut juga dibahas upaya kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, swasta, dan kementerian/lembaga lain untuk mengadakan program mudik gratis. Menko Pratikno juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam merencanakan kebijakan terkait libur Lebaran.

“Pelaksanaan mudik Lebaran 2025 melibatkan banyak kementerian, seperti Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama, untuk menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait jadwal libur Lebaran,” tambahnya. Rencana WFA akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian dan asosiasi perusahaan swasta.

Pratikno menyebutkan bahwa Kementerian PAN-RB akan mengkoordinasi penerapan WFA untuk aparatur sipil negara (ASN), sementara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian akan membahas penerapan kebijakan ini untuk sektor swasta. Menhub Dudy Purwagandhi juga menjelaskan bahwa WFA dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan selama periode mudik, terutama pada 28-30 Maret 2025.

“Kami akan mengusulkan WFA untuk diberlakukan dari tanggal 24-27 Maret untuk ASN, dan kami sedang berkoordinasi dengan pihak swasta untuk melihat kemungkinan penerapannya,” kata Dudy. Selain itu, Menhub juga mendorong percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung, seperti jalan tol dan perbaikan jalan, untuk memastikan kelancaran arus mudik.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur,” tambahnya. Rencana ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap transportasi umum dan mempermudah pemudik dalam merayakan Lebaran 2025.

(chirstie)