DPR RI Tetapkan Lima Poin Kesepakatan dalam Penanganan Kasus Andrie Yunus, Ini Isinya!
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemberian bantuan harus dibuka lebar agar penanganan korban bisa lebih cepat dan efektif.
Baca Juga:
Herman menambahkan, kerusakan yang cukup parah di Sumatera menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka pintu bantuan dari banyak pihak, termasuk negara-negara asing.
Hal ini penting tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi agar kehidupan masyarakat kembali normal.
"Hal ini untuk mempercepat tahap tanggap darurat. Bahkan dengan tingkat kerusakan yang masif, kita juga membutuhkan bantuan pihak lain dalam tahapan rekontruksi/rehabilitasi, agar kehidupan kembali normal," ujar Herman.
Partai Demokrat juga menyinggung sikap pemerintah yang cepat memberikan bantuan kepada negara lain saat bencana terjadi.
Herman menilai hal yang sama wajar jika negara lain ingin memberikan bantuan kepada Indonesia.
"Menurut saya, kelaziman antarnegara saling bantu dalam situasi bencana, Indonesia juga membantu negara lain jika ada bencana," katanya.
Seperti diketahui, banjir dan longsor di Sumatera terjadi pada 25 November 2025.
Hingga hampir dua pekan setelah bencana, pemerintah masih belum membuka akses bantuan dari negara-negara asing.
Menurut data terbaru BNPB hingga Minggu (7/12/2025) sore, tercatat 940 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera, 276 orang hilang, dan sekitar 5.000 lainnya mengalami luka-luka.
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL
RANTAUPRAPAT Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas B
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembentukan karakter, para siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Resimen Desaka Dhira Pra
NASIONAL