Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di sejumlah wilayah Sumatera.
Perusahaan menegaskan bahwa penyaluran Solar subsidi dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pembelian Solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga saat ini masih wajib menggunakan barcode Subsidi Tepat sebagai bagian dari sistem digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi.Baca Juga:
"Untuk pembelian Solar subsidi di SPBU wajib menggunakan barcode Subsidi Tepat. Kalau terkait suplai Solar subsidi, kami menyalurkan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas," ujar Rusminto, Jumat (26/6/2026).
Menurut Rusminto, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan antrean kendaraan di SPBU, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Faktor pertama adalah tingginya konsumsi Solar subsidi karena Sumatera merupakan jalur utama distribusi logistik darat.
Banyaknya kendaraan angkutan barang yang melintas membuat kebutuhan Solar subsidi meningkat setiap hari.
Selain itu, selisih harga yang cukup besar antara Solar subsidi dan Solar non-subsidi juga membuat permintaan terhadap BBM bersubsidi semakin tinggi.
Faktor kedua, kata Rusminto, adalah keterbatasan kuota Solar subsidi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Kuota BBM subsidi terbatas sesuai dengan penetapan dari pemerintah melalui BPH Migas," katanya.
Rusminto menambahkan, ada faktor lain yang ikut memengaruhi meningkatnya kebutuhan Solar subsidi di lapangan, yakni penertiban terhadap aktivitas penambangan minyak ilegal di sejumlah daerah.
Menurut dia, langkah penegakan hukum tersebut secara tidak langsung membuat sebagian pelaku usaha maupun sektor tertentu beralih menggunakan pasokan Solar resmi dari SPBU sehingga permintaan meningkat.
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL