Jusuf Kalla Sebut Ada Dua Cara Pemerintah Hemat Anggaran di Tengah Ketegangan Geopolitik
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada di
EKONOMI
JAKARTA – Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyoroti langkah pemerintah yang hingga kini belum membuka bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera.
Menurutnya, penanganan bencana merupakan momentum untuk memperkuat persatuan nasional.
"Ini momentum persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang diwujudkan dengan aktivitas nyata," ujar Ganjar saat dihubungi, Senin (8/12/2025).Baca Juga:
Ganjar menekankan beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah, antara lain mobilisasi lintas sektor mulai dari TNI, Polri, ASN, dunia usaha, relawan, kampus, hingga lembaga keagamaan dan sosial.
Selain itu, partai politik diminta berperan aktif melalui kader dan jaringan di daerah terdampak.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan pasca-bencana, termasuk penyediaan hunian sementara bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.
Tim medis juga harus dikerahkan secara masif untuk mencegah munculnya penyakit di pengungsian.
Perguruan tinggi diharapkan dapat terlibat melalui program kuliah kerja nyata untuk membantu pemulihan wilayah terdampak.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebelumnya menyatakan Indonesia masih sanggup menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera secara mandiri.
Bantuan dari negara sahabat masih belum diperlukan, meski pemerintah tetap mengapresiasi kepedulian internasional.
Berdasarkan data BNPB hingga Minggu (7/12/2025), jumlah korban meninggal mencapai 940 orang, 276 hilang, dan 5.000 luka-luka. Banjir dan longsor di Sumatera serta Aceh terjadi sejak 25 November 2025.*
(d/dh)
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada di
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai be
INTERNASIONAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkapkan, dua dari empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang ditangkap didu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsulat Jenderal India di Medan menggelar buka puasa bersama sekaligus interaksi media pada 17 Maret 2026, yang menjadi momentum
NASIONAL
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa program mudik bersama yang digelar PT Indofood CBP Sukses Makmur,
NASIONAL
JAKARTA Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan kritik keras terhadap langkah yang diambil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Empat oknum anggota TNI dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang diduga terlibat dalam insiden penyiraman air keras terhad
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menggelar silaturahmi Ramadhan 1447 Hijriah dengan insan pers di Aula MAN 2 Padangsidimp
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, menyapa langsung para pemudik yang akan menuju Kota Sabang, di atas kapal mot
PEMERINTAHAN