Mahfud MD Ungkap Alasan Tak Ikut Gugat Syarat Pendidikan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap alasannya menolak ajakan pakar hukum tata ne
HUKUM DAN KRIMINAL
BATANG KUIS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menghadapi kendala serius dalam menyelesaikan konflik pertanahan, terutama pada lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN II.
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, menyampaikan fakta tersebut pada Reses Komisi II DPR RI di D-Prima Hotel Kualanamu, Rabu (10/12/2025).
Menurut Bupati Asri, Pemkab tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengelola tanah eks HGU sehingga banyak konflik agraria yang belum terselesaikan meski tekanan dari masyarakat cukup tinggi.Baca Juga:
Saat ini, tercatat 4.392,89 hektare tanah eks HGU yang menjadi sumber konflik antara penggarap dan masyarakat.
"Meskipun statusnya eks HGU, pelepasan status tanah memerlukan proses panjang, termasuk ganti rugi apabila ingin dijadikan aset pemerintah daerah," kata Bupati.
Bupati menekankan pentingnya lahan tersebut untuk mendukung pembangunan, termasuk program strategis nasional (PSN), ketahanan pangan, fasilitas pendidikan, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia berharap Komisi II DPR RI dapat meneruskan keluhan daerah ini ke pemerintah pusat agar ada penyelesaian yang efektif.
Selain persoalan pertanahan, Pemkab Deli Serdang juga menghadapi bencana alam.
Sebanyak 19 dari 22 kecamatan terdampak banjir dan longsor dengan kerugian mencapai Rp 557 miliar, terutama di areal persawahan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa persoalan lahan eks HGU termasuk urusan lintas sektoral yang memerlukan koordinasi kementerian pusat.
Ia menekankan pentingnya digitalisasi pertanahan untuk mempercepat proses dan mengurangi sengketa.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Sri Pranoto, mengungkapkan bahwa dari total HGU PTPN II seluas 62.161,03 ha, sebanyak 5.873,08 ha tidak diperpanjang, dengan jumlah terbesar berada di Deli Serdang.
Setiap harinya, BPN Sumut menerima rata-rata 311 berkas terkait tanah, menunjukkan tingginya kompleksitas pengurusan pertanahan di kabupaten ini.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik terang dalam penyelesaian konflik agraria dan memperkuat koordinasi antara Pemkab Deli Serdang, Komisi II DPR RI, dan kementerian terkait.*
(dh)
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap alasannya menolak ajakan pakar hukum tata ne
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendatangi kediaman keluarga Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, di Kota Medan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rumah tangga Demian Aditya dan Sara Wijayanto tengah menghadapi proses perceraian. Sara Wijayanto, yang memiliki nama asli Saras
ENTERTAINMENT
LANGKAT Terpidana kasus perambahan hutan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat Timur Laut, Kabupaten Langkat, Alexander Halim alias Ak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan terus dipantau melalui tiga stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) yang beroperasi selama 24 ja
KESEHATAN
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM memperkuat komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan melalui berbagai
NASIONAL
ACEH TENGAH Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tengah mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja seberat 22.862 gram atau sekitar
HUKUM DAN KRIMINAL
HUMBANG HASUNDUTAN Membicarakan wisata di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, seolah tidak pernah ada habisnya. Selain panorama air biru
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana menggelar festival kebudayaan pada 2026. Untuk kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menyi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Memilih smartphone dengan RAM besar kini tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Di kisaran harga Rp23 jutaan, sejumlah ponsel
SAINS DAN TEKNOLOGI