Plh. Kadis Kominfo Tapteng Perkuat Sinergi dengan BPS, Siap Launching Satu Data Indonesia
TAPTENG Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Tengah, Santo P. Malau, ST, melakukan kunjungan silatu
PEMERINTAHAN
BITVONLINE.COM –Kelompok Hamas menyambut positif keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait perang Gaza. Di sisi lain, Israel bereaksi keras terhadap langkah hukum tersebut.
Surat penangkapan yang dirilis Kamis (21/11) itu juga mencakup mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant serta pimpinan militer Hamas, Mohammed Deif. ICC menyatakan memiliki bukti yang cukup untuk menuduh Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas kejahatan perang selama konflik Gaza yang berlangsung sejak 2023.
Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, menyebut keputusan ICC sebagai langkah penting menuju keadilan.
“(Ini) merupakan langkah penting menuju keadilan dan dapat mengarah pada pemulihan bagi para korban secara umum, tetapi tetap terbatas dan simbolis jika tidak didukung dengan segala cara oleh semua negara di seluruh dunia,” kata Naim, seperti dikutip dari AFP.
Sementara itu, Netanyahu dengan tegas menolak keputusan ICC dan menyebut tuduhan terhadapnya sebagai “kejahatan fiktif.”
“Israel adalah korban kejahatan perang, bukan pelakunya. Tidak ada keputusan memalukan anti-Israel yang bisa menghentikan kami,” ujar Netanyahu.
Netanyahu juga berjanji untuk melanjutkan operasi militer di Gaza meski menghadapi ancaman penangkapan.
ICC menuduh Netanyahu terlibat dalam sejumlah kejahatan perang, termasuk penggunaan metode kelaparan sebagai senjata perang, pembantaian kemanusiaan, persekusi, hingga tindakan tidak manusiawi. Serangan Israel di Gaza sejak 2023 telah menewaskan lebih dari 43 ribu warga, sebagian besar anak-anak dan perempuan.
Keputusan ICC menuai respons beragam dari komunitas internasional. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut langkah ICC sebagai “tindakan memalukan” dan menegaskan dukungan penuh kepada Israel.
“Amerika Serikat akan berdiri bersama Israel,” kata Biden.
Namun, Uni Eropa mengambil posisi berbeda. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menegaskan bahwa keputusan ICC harus dihormati dan dilaksanakan.
“Ini adalah keputusan pengadilan, bukan keputusan politik. Keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan,” ujar Borrell.
Keputusan ICC ini menambah ketegangan dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Langkah hukum terhadap Netanyahu menjadi sorotan dunia, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.
Untuk perkembangan lebih lanjut, pantau terus berita terbaru di portal kami.(N/014)
TAPTENG Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Tengah, Santo P. Malau, ST, melakukan kunjungan silatu
PEMERINTAHAN
MEDAN Keimanan terhadap hari akhir merupakan salah satu rukun iman dalam Islam, yang menegaskan adanya kehidupan setelah kematian. Allah
AGAMA
JAKARTA Sejumlah kader Partai NasDem memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menilai fenomena ini merupakan efek
POLITIK
MEDAN Kebakaran hebat melanda pabrik ban dan sandal Swallow di Jalan Yos Sudarso, Kota Medan, sejak Selasa malam (27/1) hingga Rabu dini
PERISTIWA
OlehHabiburokhman. KAMI perlu menanggapi pengawasan kinerja Polri oleh Kompolnas. Perlu digarisbawahi bahwa Kompolnas bukanlah lembaga pen
OPINI
BEKASI Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB) menolak rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) u
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan lon
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 Kategori Madya pada ajang Deklarasi
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., memastikan optimalisasi pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat berj
PEMERINTAHAN
JAKARTA PUSAT Guna mempercepat pendaftaran tanah aset, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum di daerah Kabupaten Batu Bara, Bupati Ba
PEMERINTAHAN