Keselamatan Warga Jadi Prioritas, Pemkab Langkat Perpanjang Tanggap Darurat Banjir

LANGKAT, SUMATERA UTARA — Pemerintah Kabupaten Langkat memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir selama tujuh hari, mulai 16 Desember 2025.

Langkah ini dilakukan menyusul masih adanya wilayah yang tergenang serta tingginya jumlah pengungsi, sekaligus memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat berjalan optimal.

Bupati Langkat, Syah Afandin, menekankan keselamatan warga sebagai prioritas utama.

Baca Juga:

• Bencana Aceh-Sumut-Sumbar: 25 Kabupaten/Kota Masih Status Tanggap Darurat

"Seluruh perangkat daerah dan unsur terkait harus tetap siaga, memastikan logistik, kesehatan, dan kebutuhan pengungsi terpenuhi," ujar Ondim, sapaan Bupati, Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan laporan BPBD Langkat, banjir yang terjadi sejak 25 November 2025 ini telah merendam 16 kecamatan, mencakup 141 desa dan 29 kelurahan. Tinggi air bervariasi antara 50 cm hingga 200 cm, sementara pengungsi tercatat sekitar 87.950 jiwa dari 108.694 kepala keluarga.

Beberapa wilayah yang masih terdampak meliputi Kecamatan Tanjung Pura, dengan ketinggian air antara 20 cm hingga 50 cm. Infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sektor pertanian juga terdampak signifikan.

Sayangnya, 13 korban jiwa dilaporkan akibat bencana ini.

Bupati Langkat mengimbau koordinasi lintas sektor tetap dijaga.

"Meski kondisi di beberapa lokasi membaik, kita tidak boleh lengah. Sinergi dan respons cepat menjadi kunci agar warga dapat kembali pulih," tambahnya.

BPBD Langkat terus memantau perkembangan banjir dan menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, termasuk normalisasi arus listrik dan jalur transportasi.*

(tm/dh)