Kawasan SEJALAN Diusulkan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah, Ini Potensinya
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kre
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta masyarakat dan pemangku kepentingan mewaspadai adanya "penumpang gelap" dalam reformasi Polri.
Menurutnya, oknum-oknum tersebut mengaku mendorong percepatan reformasi, tetapi sesungguhnya memiliki agenda lain yang bisa melemahkan institusi dan pemerintahan.
"Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Polri. Mereka adalah oknum-oknum yang mengklaim mendorong percepatan reformasi Polri namun ternyata memiliki agenda lain seperti dendam politik atau eksistensialis pribadi yang berlebihan," ujar Habiburokhman di Jakarta, Jumat (13/2/2026).Baca Juga:
Politisi Gerindra itu menyebut, sosok penumpang gelap bisa berasal dari mantan pejabat yang pernah memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan Polri, tetapi saat menjabat tidak melakukan perubahan nyata.
Mereka kerap menyebarkan narasi yang menyudutkan Polri tanpa data valid, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Habiburokhman menekankan bahwa narasi semacam itu bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, di mana Polri berada di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.
"Dengan kekuatan pengaruhnya, mereka bisa mempengaruhi sebagian masyarakat hingga menyuarakan hal yang sama. Narasi mereka bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo," tambahnya.
Meski demikian, Habiburokhman mengakui adanya oknum yang melakukan kesalahan atau pelanggaran di berbagai institusi.
Namun, ia menegaskan, langkah percepatan reformasi Polri harus tetap dikawal agar berjalan sesuai konstitusi dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.
"Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi," tutupnya.*
(in/dh)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kre
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau langsung pekerjaan normalisasi dan pembongkaran drainase di Jalan Listrik
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 dinilai belum menunjukkan perubah
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto belum melantik Irjen Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru dalam rangkaian sera
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan sejumlah jabatan di lingkungan Polri hanya dua hari setelah dilantik meng
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terh
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih kepada 495 siswa yang terdampak atau diduga mengalami keracunan setelah meng
NASIONAL
MEDAN PSMS Medan meraih poin penuh setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor telak 40 pada pekan keempat Pegadaian Championship 20
OLAHRAGA
JAKARTA Dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mencuat di media sosial. Isu tersebut men
SAINS DAN TEKNOLOGI