JAKARTA — DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1).
Persetujuan tersebut diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa setelah pembacaan hasil pembahasan oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri apakah dapat disetujui?" tanya Saan Mustopa.Baca Juga:
"Setuju," jawab seluruh anggota DPR secara serentak.
Habiburokhman menjelaskan, delapan poin penting disahkan sebagai bagian dari percepatan reformasi Polri. Beberapa poin utama meliputi:
- Kedudukan Polri tetap di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sesuai Tap MPR Nomor VII/MPR/2000.
- Maksimalisasi peran Kompolnas dalam membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan pertimbangan pengangkatan serta pemberhentian Kapolri.
- Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi tetap sesuai Perpol No. 10 Tahun 2025 dan akan masuk perubahan UU Polri.
- Pengawasan internal Polri diperkuat melalui Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam.
- Perencanaan dan penyusunan anggaran Polri berbasis bottom up tetap dipertahankan sesuai PMK No. 62 Tahun 2023 dan PMK No. 107 Tahun 2024.
- Reformasi kultural difokuskan pada kurikulum pendidikan kepolisian, menekankan nilai HAM dan demokrasi.
- Maksimalisasi teknologi dalam tugas Polri, termasuk penggunaan bodycam, dashcam, dan kecerdasan buatan.
- Pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah berdasarkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait.
Habiburokhman menegaskan bahwa delapan poin ini menjadi dasar kebijakan yang mengikat, wajib dilaksanakan pemerintah, dan mendukung reformasi Polri secara menyeluruh.
"Percepatan reformasi Polri bukan hanya soal struktural, tetapi juga menyasar budaya organisasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi, agar Polri lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan ini menegaskan komitmen DPR dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi modern, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan pelayanan publik.*
(kp/ad)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
