Saan Mustopa: DPR Akan Terus Awasi Polri Agar Profesional dan Menjaga Keadilan

JAKARTA – DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah rapat paripurna menetapkan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden, bukan berbentuk kementerian.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan pengawasan dilakukan agar Polri bisa semakin profesional dalam menjalankan tugasnya dan menjadi penjaga keadilan bagi seluruh masyarakat.

"Kita nanti akan terus mengawasi agar Polri tetap profesional. Dia menjadi penjaga juga keadilan dan bisa mengayomi seluruh masyarakat," ujar Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).

Baca Juga:

• DPR Resmi Sahkan 9 Anggota Ombudsman RI, Ini Susunan Lengkapnya!

Pengawasan itu akan dilakukan melalui Komite Reformasi Polri dan Komisi III DPR RI sebagai mitra dari aparat penegak hukum.

DPR berharap hasil pengawasan ini mendorong Polri menjadi lembaga yang kredibel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri yang merupakan kesimpulan dari Komisi III DPR RI.

Salah satu poin penting adalah penetapan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan delapan poin reformasi ini menjadi keputusan yang mengikat antara DPR RI dan pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Keputusan ini menegaskan posisi Polri dalam struktur pemerintahan, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan legislatif terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.*

(an/dh)

DPR RI Setujui Percepatan Reformasi Polri, Ini 8 Poin Strategis yang Disahkan!

Polsek Denpasar Timur Intensifkan Patroli KRYD Sambang Banjar, Pastikan Persiapan Ogoh-ogoh Aman Jelang Nyepi

Polres Gianyar Gelar Pemeriksaan Kesehatan Berkala, Personel Dipastikan Prima Layani Masyarakat

Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan Jadi Fokus, Polsek Blahbatuh Gelar Patroli Rutin

Kapolri Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Jajaran Diminta Perjuangkan “Sampai Titik Darah Penghabisan”

KLH Gugat 6 Perusahaan di Sumut Senilai Rp 4,9 Triliun, atas Dugaan Perparah Bencana di Sumut