Habiburokhman: Narasi Polri di Bawah Kementerian Sengaja Dibuat untuk Melemahkan Presiden Prabowo

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai narasi mengenai posisi Polri di bawah kementerian sengaja dikembangkan untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai narasi itu berasal dari pihak-pihak yang pernah berseberangan dengan Prabowo.

"Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia," ujar Habiburokhman, Minggu (1/2/2026).

Baca Juga:

• Habiburokhman Geram, Kasus ‘Kejar Jambret Jadi Tersangka’ Dinilai Tak Profesional

Menurutnya, jika Polri tidak berada di bawah kendali langsung Presiden, kekuasaan presiden akan berkurang signifikan dan rantai komando menjadi lebih panjang.

Hal ini dinilai menyulitkan Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian.

Habiburokhman menegaskan posisi Polri saat ini di bawah presiden adalah amanat reformasi, tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

Ia menekankan bahwa hal ini merupakan koreksi terhadap praktik masa lalu, ketika Polri berstatus sebagai aparatus represif kekuasaan.

"Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi. Narasi yang mengatakan sebaliknya sesat dan tidak relevan," tambahnya.

Politikus ini juga menekankan bahwa narasi tersebut tidak menawarkan solusi yang tepat.

"Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian," jelas Habiburokhman.

Dengan pernyataannya ini, Habiburokhman menegaskan posisi Polri di bawah Presiden bukan hanya sah secara konstitusi, tetapi juga penting untuk efektivitas kebijakan keamanan nasional.*

(d/dh)

Habiburokhman Geram, Kasus ‘Kejar Jambret Jadi Tersangka’ Dinilai Tak Profesional

Hogi Minaya Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret, DPR Tegur Polres Sleman: Kami Marah!

Saan Mustopa: DPR Akan Terus Awasi Polri Agar Profesional dan Menjaga Keadilan

DPR RI Setujui Percepatan Reformasi Polri, Ini 8 Poin Strategis yang Disahkan!

Habiburokhman: Wajah Humanis Polri Semakin Kuat dengan KUHP dan KUHAP Baru

Suami Korban Penjambretan Jadi Tersangka, Komisi III DPR Angkat Suara