Bupati Batu Bara Dukung Operasi Gabungan Perkuat Pengawasan Perairan dan Orang Asing
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar insta
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengurusan kembali dokumen kependudukan bagi korban bencana alam tidak dipungut biaya.
Kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Prasetyo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatera menjelang akhir tahun yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).Baca Juga:
"Bapak Presiden telah menginstruksikan agar pengurusan kembali seluruh dokumen masyarakat korban bencana tidak dikenakan biaya," kata Prasetyo.
Ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri mengawasi proses tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan jajarannya telah bergerak sejak pertengahan November untuk mendata dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana.
Ia menyebut hampir seluruh layanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah terdampak sudah kembali beroperasi.
"Dari 52 kabupaten dan kota terdampak, hanya tiga dukcapil yang sempat tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa," ujar Tito.
Ia menambahkan kondisi layanan di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat relatif terkendali.
Pemerintah berharap kebijakan pembebasan biaya pengurusan dokumen ini dapat mempercepat pemulihan sosial dan administrasi masyarakat terdampak bencana.*
(d/dh)
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar insta
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons persoalan masih adanya siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai unt
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kre
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 20212025, Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri unt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memasti
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mel
PEMERINTAHAN