BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap).
Langkah ini bertujuan agar penanganan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Tito menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.Baca Juga:
Huntap ditujukan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, khususnya penyediaan data korban dan lahan yang clear and clean—yakni lahan dengan status hukum jelas, layak secara teknis, tidak menimbulkan dampak lingkungan, dan dekat dengan fasilitas sosial seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah.
"Semakin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka pembangunan huntap akan berjalan lebih cepat. Tidak mungkin dibangun tanpa lahan yang layak," kata Tito, Jumat (26/12/2025).
Groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Sumut dan akan menyusul di Aceh dan Sumbar seiring kesiapan lahan dan kelengkapan data.
Mendagri juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan lahan milik pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo, serta memastikan pendataan korban rumah rusak ringan dan sedang secara by name by address untuk segera diverifikasi BNPB dan diberikan bantuan.
Rapat pembahasan huntap pascabencana ini berlangsung secara virtual dari Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (25/12/2025), dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, wakil gubernur, dan kepala daerah terdampak.*
(d/dh)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN