JAKARTA – Pemerintah berencana membentuk lembaga khusus untuk percepatan pembangunan perumahan rakyat, terutama di kawasan perkotaan.
Rencana ini diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Menurut Fahri, lembaga ini dibentuk untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini memperlambat pembangunan rumah rakyat, mulai dari masalah lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian.Baca Juga:
"Selama ini kewenangan tersebar. Tanah di satu tempat, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Akibatnya pembangunan perumahan tidak bisa berjalan cepat," ujar Fahri.
Pembentukan lembaga percepatan ini merupakan amanat sejumlah undang-undang dan sedang difinalisasi melalui regulasi pendukung berupa Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP).
Pemerintah menargetkan regulasi ini dapat disahkan pada awal tahun 2026.
Fahri juga menyebutkan, APBN 2026 telah mengalokasikan dana khusus untuk renovasi rumah rakyat dengan target hingga dua juta unit.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi besar-besaran sektor perumahan, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah.
Pemerintah menyiapkan mekanisme percepatan khusus, termasuk koordinasi lintas kementerian, kerja sama dengan Danantara terkait penyediaan lahan, dan pengembangan konsep transit oriented development (TOD) untuk mendukung efisiensi pembangunan hunian di kawasan perkotaan.
"Desain kebijakan percepatan perumahan masih dibahas lintas kementerian agar langkah ini bisa cepat berjalan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat," pungkas Fahri.*
(vo/ad)
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya menjaga keamanan laut nasional dengan menggagalkan dugaan penyelundupan bahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek mengungkap fakta yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan total bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,5 triliun untuk masyarakat terdampak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hal ini di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menapaki dunia pers lebih dari tiga dekade, Dar Edi Yoga memaknai profesinya bukan sekadar pekerjaan, melainkan ruang kontemplas
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia, yang akan difokuskan untuk operasi militer selai
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Aktivitas pagi di Pasar Rakyat Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, mendadak ricuh, Rabu (25/2/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
