OTT Lebih Banyak Jerat Bupati dan Wali Kota, KPK: Bukan Berarti di Level Gubernur Tidak Ada
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal. Setiap tindakan peneg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya resmi menetapkan kebijakan baru terkait keanggotaan dalam rapat pengurus yang digelar pada Jumat (9/1/2026) di markas organisasi.
Mulai tahun ini, calon anggota PWI Jaya wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebelum menjalani Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK).
Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, menegaskan langkah ini ditempuh untuk memastikan setiap anggota memiliki standar kompetensi minimal sebagai wartawan profesional.Baca Juga:
"PWI Jaya ingin memastikan setiap anggota yang bergabung dan bertahan di organisasi ini benar-benar memiliki kompetensi kewartawanan. UKW adalah standar minimal profesional wartawan, sehingga harus ditempatkan sebagai syarat utama, bukan sekadar pelengkap," kata Kesit.
Data organisasi menunjukkan jumlah anggota muda meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 50 peserta OKK pada Juni 2024 menjadi 372 anggota muda hingga akhir Desember 2025.
Namun, sebagian besar belum berstatus anggota biasa karena belum mengikuti UKW.
Selain pengetatan persyaratan, rapat pengurus juga membatasi perpanjangan status anggota muda.
Anggota muda hanya diberi kesempatan perpanjangan satu kali, sementara perpanjangan kedua mengharuskan mereka mengikuti dan lulus UKW.
"Kami tidak ingin anggota muda berlama-lama berada di zona nyaman. Organisasi mendorong mereka untuk naik kelas, meningkatkan kompetensi, dan siap menjadi anggota biasa yang profesional dan bertanggung jawab," tegas Kesit.
Kebijakan baru ini juga selaras dengan program penguatan kapasitas wartawan melalui Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI).
Pelatihan dan pengembangan di SJI akan difokuskan pada wartawan yang sudah terverifikasi kompetensinya melalui UKW.
"Pelatihan-pelatihan SJI dirancang untuk wartawan yang sudah memiliki fondasi kompetensi. Karena itu, UKW menjadi pintu masuk penting agar program peningkatan kapasitas berjalan efektif dan tepat sasaran," tambah Kesit.
Dengan kebijakan ini, PWI Jaya berharap dapat meningkatkan jumlah wartawan berkompeten, memperkuat integritas organisasi, dan menjadikan rumah bagi profesionalisme jurnalistik di ibu kota.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal. Setiap tindakan peneg
HUKUM DAN KRIMINAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mempelajari berbagai strategi pembangunan perumahan dari negara lain untuk
NASIONAL
JAKARTA Industri smartphone diprediksi semakin ramai pada Agustus 2026. Sejumlah produsen ponsel besar bersiap menghadirkan perangkat te
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasi PAD
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Sistem Pengelol
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan perguruan tinggi memiliki
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan penanganan perkara d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) tidak hanya diberikan kepada institusi tertentu seperti TNI d
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat adanya penurunan tingkat k
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan Jumat (31/7/2026) dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Garud
EKONOMI