Viral! Oknum Dishub Medan Diduga Pungli Sopir Pikap Rp 500 Ribu
MEDAN Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum petugas Dinas Perh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi memperpanjang batas waktu pengumpulan karya untuk Anugerah Jurnalistik PWI (AJP) Award 2025 hingga 15 Januari 2026.
Keputusan ini diumumkan Panitia AJP Award 2025 menyusul tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Panitia AJP Award 2025, Eddy Iriawan, menjelaskan bahwa membludaknya jumlah karya yang masuk menjadi pertimbangan utama perpanjangan waktu.Baca Juga:
"Animo teman-teman jurnalis sangat tinggi. Per 9 Januari saja sudah ada ratusan karya yang masuk. Kami ingin memberikan ruang cukup bagi rekan-rekan wartawan untuk mengirimkan karya terbaiknya," kata Eddy, Sabtu (10/1/2026).
Perpanjangan waktu ini juga mempertimbangkan kondisi peliputan di lapangan, khususnya bagi wartawan di daerah yang masih menangani peristiwa penting, termasuk bencana alam dan isu kemanusiaan.
Panitia menegaskan skema hadiah untuk para pemenang, yakni juara pertama Rp20 juta, juara kedua Rp15 juta, juara ketiga Rp10 juta, dan nominasi mendapatkan Rp2,5 juta sebagai bentuk apresiasi.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat sekaligus Ketua Panitia Hari Pers Nasional, Zulmansyah Sekedang, menyambut baik antusiasme peserta.
Menurutnya, tingginya jumlah karya yang masuk menunjukkan kepercayaan insan pers terhadap kredibilitas AJP Award.
"Animo yang tinggi menegaskan bahwa AJP semakin dipercaya sebagai ruang apresiasi jurnalistik yang kredibel. Ini mendorong lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas, mendalam, dan berpihak pada kepentingan publik," ujar Zulmansyah.
Anugerah Jurnalistik PWI Award 2025 menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2026.
Pengumuman pemenang akan dilakukan bersamaan dengan puncak peringatan HPN di Serang, Banten.
Panitia AJP 2025 terdiri dari unsur pengurus PWI Pusat, di antaranya Edi Saputra Hasibuan (Dewan Pakar), Eddy Iriawan dan Aiman Witjaksono (Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM), serta Musrifah (Wakil Ketua Bidang Hankam TNI-Polri).*
MEDAN Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum petugas Dinas Perh
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI