100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
MEDAN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan warga terdampak banjir di Sumatera tidak kehilangan hak atas tanah meski dokumen sertifikat hilang atau rusak.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan pemerintah akan menerbitkan dokumen pengganti sesuai ketentuan hukum agar kepastian hukum tetap terjaga.
"Bagi pemilik tanah yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara menjamin hak tersebut tetap diakui. Penerbitan sertifikat pengganti akan dilakukan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas atas tanahnya," ujar Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2026).Baca Juga:
Pemerintah juga akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Musnah untuk tanah yang benar-benar musnah akibat bencana, sementara tanah terdampak tetapi tidak musnah akan direkonstruksi atau direklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan.
Selain itu, Nusron menegaskan pelayanan pendaftaran tanah baru juga akan diperluas, termasuk untuk masyarakat yang belum memiliki dokumen resmi.
Hal ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana secara fisik, hukum, dan sosial.
Sebanyak empat kantor pertanahan terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera – yaitu Kantor Tanah Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues – mendapatkan dana darurat Rp 3,1 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk evakuasi dokumen, pelayanan sementara, dan restorasi arsip. Kantor yang terdampak parah, seperti Aceh Tamiang, dialihkan sementara ke Kota Langsa.
"Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah agar masyarakat tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga kepastian hak atas tanahnya tetap terjamin," tambah Nusron.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap warga terdampak banjir di Sumatera dapat kembali bangkit, baik secara ekonomi maupun hukum, dan tidak kehilangan hak atas tanahnya meskipun dokumen resmi sempat hilang.*
(tm/dh)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
