BANDA ACEH— Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya.
Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Muzakir—yang akrab disapa Mualem—dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di Posko Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam, 22 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut Mualem, perpanjangan status darurat ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026.
Pertimbangan utama perpanjangan adalah belum tuntasnya penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak.
"Berdasarkan laporan lapangan dan masukan dari Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta Pidie Jaya, penanganan darurat masih membutuhkan waktu tambahan," kata Mualem.
Ia menyebutkan, perpanjangan status tanggap darurat diperlukan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang masih terisolasi.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan setidaknya delapan jembatan darurat untuk memulihkan akses transportasi warga.
"Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air meningkat, akses transportasi benar-benar terputus," ujar Mualem.
Sejalan dengan perpanjangan status darurat, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, hingga dunia usaha untuk mempercepat langkah pemulihan.
Fokus diarahkan pada pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga terdampak.
Ia juga menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolasi dan prioritas pencarian korban yang masih hilang.
Pemerintah Aceh menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) rampung paling lambat 2 Februari 2026.
"Kita harus bergerak cepat agar aktivitas masyarakat, pendidikan, dan perekonomian warga bisa segera pulih," kata Mualem.*
(dh)
KABUPATEN KARO Satuan Reserse Narkoba Polres Karo menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Mariam Gin
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat mel
NASIONAL
JAKARTA Polisi memastikan tiga tersangka pengeroyokan pedagang cermin Bambang Setiawan hingga tewas saat kerusuhan demo DPR pada 27 Agustu
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi menutup Operasi SAR Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu (12
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah pakar hukum meminta DPR RI dan pemerintah tidak terburuburu mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) y
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menemukan sejumlah persoalan pada UPT SD Negeri 064999 di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
PENDIDIKAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberangkatkan pasien yang merupakan terduga korban program Makan Bergizi Grat
PEMERINTAHAN
KARO Pohon tumbang menutup Jalan Lintas MedanBerastagi di Desa Tongkoh, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Poli
PERISTIWA
PATI Pemerintah Kabupaten Pati masih memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi G
PERISTIWA
