Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
BANDA ACEH— Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya.
Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Muzakir—yang akrab disapa Mualem—dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di Posko Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam, 22 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut Mualem, perpanjangan status darurat ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026.
Pertimbangan utama perpanjangan adalah belum tuntasnya penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak.
"Berdasarkan laporan lapangan dan masukan dari Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta Pidie Jaya, penanganan darurat masih membutuhkan waktu tambahan," kata Mualem.
Ia menyebutkan, perpanjangan status tanggap darurat diperlukan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang masih terisolasi.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan setidaknya delapan jembatan darurat untuk memulihkan akses transportasi warga.
"Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air meningkat, akses transportasi benar-benar terputus," ujar Mualem.
Sejalan dengan perpanjangan status darurat, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, hingga dunia usaha untuk mempercepat langkah pemulihan.
Fokus diarahkan pada pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga terdampak.
Ia juga menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolasi dan prioritas pencarian korban yang masih hilang.
Pemerintah Aceh menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) rampung paling lambat 2 Februari 2026.
"Kita harus bergerak cepat agar aktivitas masyarakat, pendidikan, dan perekonomian warga bisa segera pulih," kata Mualem.*
(dh)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL