DPR Sentil soal ‘Tak Mau Rapat’, Menpar Widiyanti: Itu Bukan untuk Saya Saja

JAKARTA — Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengklarifikasi pernyataan Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan yang sempat viral dalam rapat kerja beberapa hari lalu.

Widiyanti menegaskan sentilan tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada dirinya.

"Ini harus saya luruskan, tidak ada saya menolak rapat. Saya sudah mengosongkan waktu dan siap rapat sampai malam. Namun, banyak pemberitaan yang salah dan tidak memahami konteks," kata Widiyanti dalam pernyataan video yang dikutip pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Baca Juga:

• TP Posyandu Bali Matangkan Program 2026, Koordinasi hingga Desa Ditingkatkan

Menurut Widiyanti, dinamika rapat terjadi karena materi pembahasan yang sangat banyak sehingga pimpinan rapat memutuskan untuk membagi agenda menjadi dua pertemuan dan melanjutkannya pada pekan berikutnya.

Ia menyebut Ketua Komisi VII juga telah menjelaskan bahwa rapat merupakan kewajiban konstitusional bagi menteri maupun anggota DPR.

"Pimpinan menyampaikan bahwa tugas menteri dan anggota DPR adalah rapat. Kalau tidak mau rapat, tidak usah jadi menteri. Pesan itu bukan hanya kepada saya, tetapi kepada seluruh peserta rapat," ujarnya.

Widiyanti mengaku kecewa karena pernyataan tersebut kemudian dipersepsikan seolah-olah hanya diarahkan kepadanya.

"Kenapa saya saja? Agak lucu," kata dia.

Ia menegaskan hubungan kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR tetap berjalan baik.

"Kami dan Komisi VII adalah mitra, saling menghormati, dan kami baik-baik saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan menyoroti banyaknya penghargaan yang diterima Kementerian Pariwisata.

Ia menyebut terdapat 154 penghargaan yang perlu dijelaskan secara rinci, termasuk jenis dan dampaknya bagi masyarakat.

"Ada 154 penghargaan. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, apa jenisnya dan apa dampaknya untuk rakyat Indonesia," ujar Saleh dalam rapat.

Ia menegaskan penjelasan tersebut tidak cukup disampaikan secara tertulis dan harus dibahas dalam forum rapat.

Saleh juga mengingatkan rapat merupakan bagian dari tugas konstitusional pejabat publik.

"Bu Menteri kalau tidak mau rapat ya jangan jadi menteri. Kami juga kalau anggota DPR tidak mau rapat, ya jangan jadi anggota DPR," kata dia.*

(bb/ad)

TP Posyandu Bali Matangkan Program 2026, Koordinasi hingga Desa Ditingkatkan

Pemkab Deli Serdang Dukung Percepatan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Lau Simeme

Bencana Belum Usai, Gubernur Aceh Kembali Perpanjang Status Darurat hingga 29 Januari

Potensi Rp 14 Triliun! DPR Soroti Keterlambatan Game Online RI Menembus Pasar Global

Menkes Budi Sadikin Targetkan Layanan Kesehatan Sumatera Pulih 100% pada Maret 2026

HKG PKK Bali 2026 Mulai Dipersiapkan, Putri Suastini Koster Soroti Dampak Nyata Program