Pemprov Sumut Percepat Implementasi Sumut Corporate University untuk Tingkatkan Kompetensi ASN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto, menekankan bahwa pemerintah seharusnya memandang kritik publik sebagai data, bukan ancaman.
Ia menilai pola respons pemerintah saat dikritik kerap berupa diam, marah, menyalahkan, atau mengerahkan buzzer, yang justru memperburuk persepsi publik.
"Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya: diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga," ujar Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, Jumat, 23 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut Noe, kritik, meski terkadang disampaikan kasar, sebenarnya adalah aspirasi rakyat yang ingin didengar.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan kerangka kerja (framework) jelas dalam menanggapi kritik, termasuk mengakui masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta menyertakan komitmen yang bisa dipantau publik.
"Kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi," kata Noe.
Noe juga menekankan bahwa tidak semua masyarakat mampu menyampaikan kritik secara logis dan sistematis.
"Yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan Tenaga Ahli," ujarnya.
Selain itu, Noe menegaskan bahwa perannya sebagai Tenaga Ahli di DPN RI adalah eksperimen untuk membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat.
Ia siap mundur jika rekomendasi dan gagasannya tidak mendapat ruang untuk diterapkan.
"Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign," jelasnya.
Noe berharap setiap pejabat dapat menanggapi masalah dengan dingin, mengakui eksistensi masalah, merespons jujur dan transparan, serta memiliki komitmen yang dapat dilihat bersama, sehingga interaksi pemerintah dan publik lebih efektif dan konstruktif.*
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinn
NASIONAL
MEDAN Jajaran Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua pria diduga spesialis pencurian sparepart sepeda motor di wilayah Medan Petisah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara resmi membuka kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan Isra Mi&039raj Nabi
NASIONAL
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menegaskan pentingnya kedisiplinan dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meng
PEMERINTAHAN
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar mengintensifkan imbauan tertib berlalu lintas kep
NASIONAL
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Kesiman Petilan, Aiptu I Putu Sujana, mengamankan pelaksanaan kegiatan adat Bulan Pitung Dine yang menjadi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali melontarkan pernyataan mengejutkan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG PANJANG Kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya penghubung Kota Padang Panjang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin, 26 Janua
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL
