Upaya ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memperluas penerima manfaat program MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan koordinasi termasuk dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan bahan pokok yang dianjurkan dikonsumsi, bahan yang perlu ditunda distribusinya, serta bahan yang dapat diganti dengan alternatif agar harga tetap stabil.
"MBG ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, anak putus sekolah, serta disabilitas. Rencana berikutnya adalah menyasar lansia bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kami akan integrasikan mekanisme pemberian agar semua bisa diberikan secara bersamaan di satu daerah," kata Dadan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Selain menjaga gizi masyarakat, BGN mencatat MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pada Januari 2026, BGN mengalokasikan anggaran Rp19,5 triliun, yang menyasar langsung masyarakat.
Dadan mencontohkan, kebutuhan sabun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai 25 liter per hari telah mendorong munculnya banyak wirausaha baru.
Dadan juga menegaskan, SPPG yang menyalahi standar operasional prosedur akan diberi kartu kuning, sebagai peringatan sebelum evaluasi lebih lanjut atau penghentian sementara program di lokasi tersebut.
Program MBG yang dijalankan BGN di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.*
(k/dh)
Editor
: Dharma
Menjelang Ramadhan, BGN Koordinasi Kementerian untuk Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan MBG Tepat Sasaran