Kunjungan Kerja di Pontianak, DPR RI Pastikan Proyek Smelter Mempawah Berjalan Sesuai Target
PONTIANAK Komisi VI DPR RI menegaskan komitmen kuat dalam mengawal agenda hilirisasi pertambangan nasional, khususnya pembangunan Smelte
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kasus tragis seorang siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditemukan tewas gantung diri.
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menegaskan bahwa penyebab kematian anak tersebut harus dipastikan secara menyeluruh.
"Kami memastikan anak korban mendapatkan haknya untuk kepastian penyebab kematian. Ini juga terkait dengan resiliensi anak dan perlindungan hak-hak mereka," kata Diyah saat dihubungi, Rabu (4/2).Baca Juga:
KPAI menekankan perlunya pendampingan bagi keluarga korban, termasuk melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), agar korban tidak mendapat stigma negatif.
Diyah menambahkan, faktor penyebab anak mengakhiri hidup dapat berasal dari kesehatan mental, pola pengasuhan, ekonomi keluarga, hingga bullying di lingkungan sekolah.
Data KPAI menunjukkan, sepanjang 2025 tercatat 26 kasus anak mengakhiri hidup di Indonesia, dan awal tahun 2026 sudah ada tiga kasus serupa.
Kasus ini bermula ketika polisi menemukan surat tulisan tangan korban, YBR (10), yang ditulis dalam bahasa Bajawa.
Dalam surat itu, korban menyebut ibunya pelit dan menuliskan pesan perpisahan. Kabar yang beredar, korban kecewa karena ibunya tidak mampu membelikan buku tulis dan pena.
Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa, menambahkan, YBR sehari-hari tinggal bersama neneknya.
Malam sebelum kejadian, korban menginap di rumah ibunya untuk meminta uang membeli alat tulis, tetapi permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.
KPAI meminta pihak berwenang mendalami semua faktor yang mungkin menjadi penyebab kematian YBR, agar langkah perlindungan terhadap anak di Indonesia dapat lebih optimal.
"Pemerintah sudah koordinasi lintas sektor. Kita perlu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan sosial, psikologis, dan hukum yang memadai," ujar Diyah.*
PONTIANAK Komisi VI DPR RI menegaskan komitmen kuat dalam mengawal agenda hilirisasi pertambangan nasional, khususnya pembangunan Smelte
EKONOMI
NIAS SELATAN Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sembilan kapolres, termasuk AKBP
NASIONAL
MEDAN Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, memberikan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi, Fra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara sela
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Universitas Aufa Royhan menggelar rangkaian kegiatan religius da
PENDIDIKAN
DENPASAR Polsek Denpasar Selatan meningkatkan kegiatan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan MY, mantan Direktur dan pemegang saham PT Dana S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga sejumlah komoditas pangan pada akhir pekan ini, Sabtu (14/2/2026), tercatat relatif stabil, meski beberapa komoditas masih m
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melangge
PENDIDIKAN
MEDAN Permainan Pulung Rinandoro dalam penjualan tanahtanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, memang amat luar biasa. Sampaisampai jaksa akti
HUKUM DAN KRIMINAL