Prabowo: Indonesia Tidak Pernah Gagal Bayar Utang, Reputasi Investasi Kami Terjamin
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
MEDAN — Rencana pengosongan pedagang di lantai 2 Pasar Sambas, Kota Medan, yang dijadwalkan berlangsung Rabu pagi, 4 Februari 2026, menuai sorotan dari DPRD Kota Medan.
Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan mengajukan penangguhan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan.
Pengosongan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Medan terkait perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.Baca Juga:
Eksekusi dijadwalkan dilakukan oleh juru sita PN Medan dengan pengamanan kepolisian pada pukul 09.00 WIB, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pengosongan dan Penyerahan Nomor 660/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/2/2026.
Wong menilai tenggat waktu pengosongan terlalu singkat, terlebih para pedagang sedang menghadapi momentum hari besar keagamaan, yakni Tahun Baru Imlek dan Idulfitri.
"Saya sudah menghubungi Direktur Utama PUD Pasar agar segera mengajukan permohonan penangguhan eksekusi, supaya pengosongan dilakukan setelah Imlek dan Lebaran," kata Wong.
Ia juga mengaku terkejut karena DPRD Medan tidak memperoleh informasi sebelumnya terkait putusan pengadilan tersebut.
Menurut Wong, DPRD perlu mempelajari secara menyeluruh duduk perkara sebelum eksekusi dilakukan.
Selain itu, DPRD Medan akan menelusuri status kepemilikan lantai 2 Pasar Sambas. Wong menyebutkan, berdasarkan keterangan Direksi PUD Pasar Kota Medan, aset tersebut bukan milik PUD Pasar.
"Ini menimbulkan tanda tanya. Jika bukan aset PUD Pasar, mengapa bisa digugat pihak swasta hingga kalah di pengadilan," ujarnya.
DPRD juga mendesak PUD Pasar Kota Medan menyiapkan solusi konkret bagi ratusan pedagang yang terdampak pengosongan.
Wong menegaskan, pedagang harus difasilitasi agar tetap memiliki tempat berjualan di pasar-pasar yang dikelola PUD Pasar.
"Jangan sampai pedagang terkatung-katung," kata dia.
Keluhan pedagang sebelumnya telah dibahas dalam rapat Komisi III DPRD Medan bersama Direksi PUD Pasar Kota Medan pada Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut, para pedagang menyatakan keberatan atas rencana pengosongan dan meminta penundaan hingga setelah Imlek dan Idulfitri.
Sejumlah pedagang mengaku baru menerima sosialisasi pengosongan pada 31 Januari 2026.*
(tm/dh)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menanggapi beredarnya isu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berlaku mulai 1 April 2026, Menteri Energi d
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan yang te
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2025, yang digelar pada Sen
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Aksi pembobolan dan perusakan Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terja
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Viral di media sosial Facebook terkait penertiban pedagang sepeda bekas di kawasan simpang Jalan Gaharu, Kepala Satuan Poli
PEMERINTAHAN