Diduga Terlibat Tindak Pidana, Oknum Polisi Polres Tanjab Timur Ditahan di Sel Propam
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Rencana pengosongan pedagang di lantai 2 Pasar Sambas, Kota Medan, yang dijadwalkan berlangsung Rabu pagi, 4 Februari 2026, menuai sorotan dari DPRD Kota Medan.
Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan mengajukan penangguhan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan.
Pengosongan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Medan terkait perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.Baca Juga:
Eksekusi dijadwalkan dilakukan oleh juru sita PN Medan dengan pengamanan kepolisian pada pukul 09.00 WIB, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pengosongan dan Penyerahan Nomor 660/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/2/2026.
Wong menilai tenggat waktu pengosongan terlalu singkat, terlebih para pedagang sedang menghadapi momentum hari besar keagamaan, yakni Tahun Baru Imlek dan Idulfitri.
"Saya sudah menghubungi Direktur Utama PUD Pasar agar segera mengajukan permohonan penangguhan eksekusi, supaya pengosongan dilakukan setelah Imlek dan Lebaran," kata Wong.
Ia juga mengaku terkejut karena DPRD Medan tidak memperoleh informasi sebelumnya terkait putusan pengadilan tersebut.
Menurut Wong, DPRD perlu mempelajari secara menyeluruh duduk perkara sebelum eksekusi dilakukan.
Selain itu, DPRD Medan akan menelusuri status kepemilikan lantai 2 Pasar Sambas. Wong menyebutkan, berdasarkan keterangan Direksi PUD Pasar Kota Medan, aset tersebut bukan milik PUD Pasar.
"Ini menimbulkan tanda tanya. Jika bukan aset PUD Pasar, mengapa bisa digugat pihak swasta hingga kalah di pengadilan," ujarnya.
DPRD juga mendesak PUD Pasar Kota Medan menyiapkan solusi konkret bagi ratusan pedagang yang terdampak pengosongan.
Wong menegaskan, pedagang harus difasilitasi agar tetap memiliki tempat berjualan di pasar-pasar yang dikelola PUD Pasar.
"Jangan sampai pedagang terkatung-katung," kata dia.
Keluhan pedagang sebelumnya telah dibahas dalam rapat Komisi III DPRD Medan bersama Direksi PUD Pasar Kota Medan pada Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut, para pedagang menyatakan keberatan atas rencana pengosongan dan meminta penundaan hingga setelah Imlek dan Idulfitri.
Sejumlah pedagang mengaku baru menerima sosialisasi pengosongan pada 31 Januari 2026.*
(tm/dh)
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara selama periode Lebaran 2026 mencapai sekitar 360 ribu orang. Angka tersebut merupakan
PARIWISATA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama tim terpadu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan inti kota pada Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Indah Fery Simatupang, melakukan kunjungan edukatif di PAU
PEMERINTAHAN