Pemko Medan Temukan Masalah Kendaraan Dinas: Pajak Belum Dibayar hingga Pengguna Tak Sesuai
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026.Baca Juga:
Sebelumnya, Adies disetujui sebagai calon hakim MK oleh seluruh fraksi di Komisi III DPR pada 26 Januari 2026.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pergantian ini penting untuk memperkuat marwah MK serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tetap berjalan dengan baik.
Adies Kadir lahir di Balikpapan, 17 Oktober 1968. Ia memulai karier politiknya di tingkat daerah sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014.
Sejak 2014, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I.
Adies juga pernah memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Pada 2024, ia dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI.
Selain karier politik, Adies memiliki latar belakang akademik yang kuat. Ia meraih Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma (1992), kemudian menempuh studi hukum hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2017.
Dalam sumpah jabatannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Adies berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika jabatan, serta setia pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pelantikan Adies Kadir sebagai Hakim MK diharapkan mampu memperkuat kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan menjaga keseimbangan sistem hukum nasional.*
MEDAN Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
PEMERINTAHAN
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK