JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik penggelapan pajak maupun kongkalikong antara aparat perpajakan dan pelaku usaha.
Pernyataan ini disampaikan seiring langkah pembenahan besar-besaran untuk menutup kebocoran penerimaan negara.
"Kita tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara pajak dengan para pelaku usaha. Kan banyak itu, makanya ditangkepin kemarin tuh, kita beresin itu," kata Purbaya usai Rapat Bersama Pimpinan DPR RI, Senin (9/2/2026).Baca Juga:
Purbaya menuturkan, penindakan terhadap sejumlah kasus yang mencuat belakangan merupakan bagian dari upaya membersihkan sistem penerimaan negara dari praktik-praktik menyimpang.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan pembenahan internal melalui rotasi dan pergantian pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, setelah sebelumnya diterapkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurut Menkeu, pembaruan sumber daya manusia menjadi kunci memastikan integritas dan profesionalisme aparat.
"Pajak sudah kita ganti orang-orangnya, sebelumnya bea cukai. Sekarang kita pastikan sistem dan perilaku aparatnya lebih efektif dan akuntabel," ujarnya.
Di sisi sistem, Kementerian Keuangan mengandalkan Coretax sebagai tulang punggung administrasi perpajakan baru.
Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan, mempersempit celah manipulasi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.
Selain itu, Kemenkeu juga memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi praktik underinvoicing, khususnya pada sektor ekspor.
Menurut Purbaya, praktik ini banyak ditemukan pada ekspor minyak sawit mentah (CPO), di mana harga ekspor dilaporkan lebih rendah di dalam negeri dibanding harga pasar global.
"Ekspor CPO banyak sekali yang ketahuan underinvoicing. Di sini dimurahin, di luar negeri dijualnya bisa dua kali lipat. Itu akan kita kejar," tegas Menkeu.
Upaya ini ditujukan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan fiskal. Purbaya menilai peningkatan rasio pajak menjadi salah satu tantangan utama, mengingat struktur perpajakan Indonesia relatif stagnan selama puluhan tahun.
Meski demikian, rasio pajak di kisaran 11–12 persen, atau sekitar 11,5 persen, dinilai cukup aman untuk menopang kebutuhan APBN, dengan catatan pemerintah terus memperbaiki sistem dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Perlu kerja keras. Makanya semua ini kita bereskan satu per satu," kata Purbaya.*
(k/dh)
ACEH BESAR Pemilihan Tuha Peut Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berlangsung lancar, sejuk, dan aman pada Sa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia (ALPK3I) membuka program Pemb
PENDIDIKAN
GIANYAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali, Ny. Putri Koster, mengajak para seniman lukis untuk terus menjaga dan m
SENI DAN BUDAYA
BADUNG Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) menggelar pertemuan tatap muka bersam
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong desadesa di wilayahnya untuk berinovasi melalui skema kompetisi, s
PEMERINTAHAN
BINJAI Mewakili Wali Kota Binjai, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai Ariandi Ayun menghadiri kegiatan Wisuda Tahfiz 30 Ju
PENDIDIKAN
SIMALUNGUN Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke127 Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kodim 0207/Simalungun menghadirkan seman
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 Polres Simalungun, mewakili Bu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan, hukuman penjara bagi koruptor tidak cukup. Menurutnya, hartanya harus dimiskin
POLITIK
JAKARTA Dalam literatur Islam, jin digolongkan menjadi berbagai jenis dengan karakter, kekuatan, dan perilaku yang berbeda. Salah satu y
AGAMA
