Amsal Sitepu Divonis Bebas, Ini Kata Kejari Karo
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari oknum yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kabar ini disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, saat menjadi pembicara dalam China Conference Southeast Asia di St. Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam, yang juga disiarkan secara daring.
"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," ujar Hashim saat menjawab pertanyaan terkait pengunduran diri beberapa pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).Baca Juga:
Hashim menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.
Momentum "pembersihan" di birokrasi, menurutnya, sudah mulai berjalan.
Sebagai contoh, saat kunjungan kerja Presiden Prabowo ke London dua pekan lalu, sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi merusak lingkungan dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," kata Hashim.
Ia menambahkan, perusahaan yang merasa dirugikan masih bisa mengajukan peninjauan kembali.
Prinsip utamanya adalah keadilan presisi, bukan pencabutan izin sembarangan karena tekanan massa.
Selain sektor lingkungan, tindakan tegas juga akan menyasar pelaku manipulasi pasar modal.
Hashim menyoroti praktik "goreng saham" yang merugikan investor ritel dan masyarakat kecil.
"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, semua opsi terbuka lebar. Segala kemungkinan proses hukum ada di atas meja," pungkas Hashim.
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BU
NASIONAL
SEOUL Presiden Lee Jae Myung mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Republik Korea dan Indonesia menjadi kemitraan strategis ko
NASIONAL
SEOUL Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ant
NASIONAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada manta
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas menegaskan komitmennya dalam menekan angka kematian akibat kanker payudara melalui penguat
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Sumut, Rabu, 1 April 2026
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Pirngadi Medan, Rabu, 1 April 2026.
KESEHATAN