Akses Hukum Hingga Desa, Kemenkum Bali Percepat Harmonisasi Regulasi dan Posbankum
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama pemerintah mulai menginventarisasi 29 desa yang dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
Langkah ini mencakup verifikasi data administratif hingga pencocokan kondisi faktual di lapangan.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kejelasan status desa-desa tersebut.Baca Juga:
"Langkah pertama adalah menginventarisasi data dan peta desa yang hilang, kemudian mencocokkannya dengan data faktual di lapangan," kata Rifqinizamy, Senin, 23 Februari 2026.
Menurut dia, Satgas Penanganan Pascabencana yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga telah melakukan langkah pemulihan awal di wilayah terdampak.
Rifqinizamy menyatakan, apabila lokasi desa dinilai masih layak huni, maka pemukiman akan dipulihkan di titik semula dengan pembenahan infrastruktur. Namun, apabila relokasi diperlukan, pemerintah akan menyesuaikan rencana detail tata ruang serta memastikan kepastian hukum bagi warga terdampak.
"Penyesuaian tata ruang harus dilakukan jika desa direlokasi. Termasuk pemberian alas hak atas tanah bagi masyarakat, baik untuk rumah maupun lahan pertanian," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut terdapat 29 desa yang hilang akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera.
Sebanyak 21 desa berada di Aceh, sementara 8 desa lainnya di Sumatera Utara. Tidak ada desa yang dilaporkan hilang di Sumatera Barat.
"Perlu penyelesaian, apakah akan dibangun kembali atau dihapus dalam administrasi pemerintahan," kata Tito dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Persoalan hilangnya desa tidak hanya menyangkut relokasi fisik, tetapi juga implikasi administratif dan status hukum wilayah, termasuk pencatatan kependudukan, batas desa, hingga kepemilikan lahan.
Pemerintah dan DPR menyatakan proses verifikasi akan menjadi dasar penentuan kebijakan lanjutan.*
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali hadir di SMA Negeri 2 Denpasar untuk memberikan edukasi seputar hak paten dan pel
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2
PEMERINTAHAN
BINJAI Kalaksa BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar, ST, menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan di tengah bulan suci Ramadhan, Sen
PEMERINTAHAN
BATUBARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kembali datangi Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara (Kejari) dalam rangka Aksi Unju
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Sebuah pohon yang diduga lapuk tumbang dan menutupi sebagian badan Jalan Negara Lintas Sumatera, tepatnya di dekat Polse
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Dugaan interogasi oleh sekuriti PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJ Agri Siais) terhadap sejumlah karyawan di lo
NASIONAL
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, mengikuti rapat koordinasi tingkat tinggi secara virt
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, menegaskan pentingnya penataan perdagangan oleh Pemerintah Kot
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang mahasiswi berinisial NK, 18 tahun, yang merupakan anak yatim, diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang tenaga
HUKUM DAN KRIMINAL