Walkot Medan Pastikan Tak Larang Penjualan Daging Nonhalal, Pedagang Difasilitasi Lapak Gratis
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan, pemerintah kota tidak melarang pedagang menjual daging nonhalal. Sebaliknya, Pemkot akan men
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama pemerintah mulai menginventarisasi 29 desa yang dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
Langkah ini mencakup verifikasi data administratif hingga pencocokan kondisi faktual di lapangan.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kejelasan status desa-desa tersebut.Baca Juga:
"Langkah pertama adalah menginventarisasi data dan peta desa yang hilang, kemudian mencocokkannya dengan data faktual di lapangan," kata Rifqinizamy, Senin, 23 Februari 2026.
Menurut dia, Satgas Penanganan Pascabencana yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga telah melakukan langkah pemulihan awal di wilayah terdampak.
Rifqinizamy menyatakan, apabila lokasi desa dinilai masih layak huni, maka pemukiman akan dipulihkan di titik semula dengan pembenahan infrastruktur. Namun, apabila relokasi diperlukan, pemerintah akan menyesuaikan rencana detail tata ruang serta memastikan kepastian hukum bagi warga terdampak.
"Penyesuaian tata ruang harus dilakukan jika desa direlokasi. Termasuk pemberian alas hak atas tanah bagi masyarakat, baik untuk rumah maupun lahan pertanian," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut terdapat 29 desa yang hilang akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera.
Sebanyak 21 desa berada di Aceh, sementara 8 desa lainnya di Sumatera Utara. Tidak ada desa yang dilaporkan hilang di Sumatera Barat.
"Perlu penyelesaian, apakah akan dibangun kembali atau dihapus dalam administrasi pemerintahan," kata Tito dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Persoalan hilangnya desa tidak hanya menyangkut relokasi fisik, tetapi juga implikasi administratif dan status hukum wilayah, termasuk pencatatan kependudukan, batas desa, hingga kepemilikan lahan.
Pemerintah dan DPR menyatakan proses verifikasi akan menjadi dasar penentuan kebijakan lanjutan.*
(k/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan, pemerintah kota tidak melarang pedagang menjual daging nonhalal. Sebaliknya, Pemkot akan men
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp 13,18 miliar terkait kasus koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengajak pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Medan untuk aktif
PENDIDIKAN
MEDAN Muhammad Heri dan Musriyanda alias Yanda, dua warga asal Aceh, lolos dari ancaman hukuman mati dalam kasus kepemilikan dan penyimp
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, ASAHAN Keluarga berharap seorang pria berusia 40 tahun, Awaluddin Nasution, yang dilaporkan hanyut di Sungai Asahan, segera dit
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri melakukan evaluasi secara nasional menyusul kasus dugaan penganiaya
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA, SWISS Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya memperluas akses makan bergizi dan layanan kesehatan dalam Si
INTERNASIONAL
BENGKALIS Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 19 kilogram dan menangkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perum Bulog bersiap membangun fasilitas gudang beras di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi, dengan luas lahan sekitar 23 hektare
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak 12 perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) denga
HUKUM DAN KRIMINAL