Raih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI 2025, Ini Strategi Pemprov Sumut
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
JENEWA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional, di tengah kemunduran yang terjadi dalam pengendalian senjata global.
Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam High-Level Segment of the Conference on Disarmament 2026 di Jenewa, Rabu (24/2/2026).
"Dalam lingkungan global yang semakin bergejolak, Indonesia tetap teguh berkomitmen pada perlucutan senjata multilateral. Komitmen ini bukan idealisme, tapi suatu keharusan," tegas Menlu Sugiono.Baca Juga:
Sugiono menyoroti kondisi dunia saat ini yang lebih tidak pasti, terpolarisasi, dan berbahaya.
Banyak negara beralih ke mode pertahanan ekstrem, sementara hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang meningkat, sehingga margin kesalahan semakin menyempit.
Menurut Menlu RI, lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih tersimpan, modernisasi senjata berlangsung cepat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir menjadi lebih sering serta mengkhawatirkan.
Ia menegaskan, logika pencegahan senjata yang hanya berfokus pada pertahanan justru memperdalam ketidakamanan dan memperpanjang persepsi ancaman.
Sugiono menyoroti momen kritis terkait Perjanjian New START yang menandai pertama kali dalam beberapa dekade tidak ada batasan yang disepakati pada kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia.
"Konsekuensinya bersifat global. Hal ini mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, dan meningkatkan risiko perlombaan senjata," katanya.
Menlu juga menekankan risiko tambahan dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan eksplorasi ruang angkasa.
Tanpa regulasi yang jelas, teknologi ini memperkuat ketidakpastian dan meningkatkan potensi eskalasi tidak disengaja.
Indonesia menegaskan perlucutan senjata multilateral harus selaras dengan realitas global tersebut.
Conference on Disarmament (CD) yang digelar sejak 1978 menjadi forum utama untuk merundingkan perjanjian kunci terkait senjata, termasuk NPT, BWC, CWC, dan CTBT, dengan keanggotaan 65 negara, termasuk Indonesia.
"Kehadiran Indonesia dalam forum ini menunjukkan konsistensi dan kepemimpinan kami dalam memperkuat perdamaian, multilateralisme, dan keamanan global," tutup Menlu Sugiono.*
(vo/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat pengawasan harga dan mengintensifkan operasi pasar menjelang Idulf
EKONOMI
PALUTA Polsek Padang Bolak melalui Polsubsektor Simangambat menggelar kegiatan himbauan kepada para penampung atau toke brondolan buah k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, memberikan pembelaannya terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kini kembali mendatangi Mako Polres Batu Bara untuk menyampaikan Pemberitahuan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor 8 Darul Amien Aceh menggelar pelepasan dan pemberangkatan santri Kelas 5 Kulliyatul Mu&039a
NASIONAL
JAKARTA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai priori
PEMERINTAHAN
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menggelar pembukaan Pesantren Ramadhan 1447 Hijriah di Aula Lapas, Senin, 23 Februari 2026. K
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Kota Denpasar menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan agenda buka puasa bersama masyarakat Muslim di Masjid Al
PEMERINTAHAN
BINJAI Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang digelar Polres Binjai di halaman Mapolres Binjai, Jala
NASIONAL