Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
JENEWA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional, di tengah kemunduran yang terjadi dalam pengendalian senjata global.
Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam High-Level Segment of the Conference on Disarmament 2026 di Jenewa, Rabu (24/2/2026).
"Dalam lingkungan global yang semakin bergejolak, Indonesia tetap teguh berkomitmen pada perlucutan senjata multilateral. Komitmen ini bukan idealisme, tapi suatu keharusan," tegas Menlu Sugiono.Baca Juga:
Sugiono menyoroti kondisi dunia saat ini yang lebih tidak pasti, terpolarisasi, dan berbahaya.
Banyak negara beralih ke mode pertahanan ekstrem, sementara hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang meningkat, sehingga margin kesalahan semakin menyempit.
Menurut Menlu RI, lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih tersimpan, modernisasi senjata berlangsung cepat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir menjadi lebih sering serta mengkhawatirkan.
Ia menegaskan, logika pencegahan senjata yang hanya berfokus pada pertahanan justru memperdalam ketidakamanan dan memperpanjang persepsi ancaman.
Sugiono menyoroti momen kritis terkait Perjanjian New START yang menandai pertama kali dalam beberapa dekade tidak ada batasan yang disepakati pada kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia.
"Konsekuensinya bersifat global. Hal ini mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, dan meningkatkan risiko perlombaan senjata," katanya.
Menlu juga menekankan risiko tambahan dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan eksplorasi ruang angkasa.
Tanpa regulasi yang jelas, teknologi ini memperkuat ketidakpastian dan meningkatkan potensi eskalasi tidak disengaja.
Indonesia menegaskan perlucutan senjata multilateral harus selaras dengan realitas global tersebut.
Conference on Disarmament (CD) yang digelar sejak 1978 menjadi forum utama untuk merundingkan perjanjian kunci terkait senjata, termasuk NPT, BWC, CWC, dan CTBT, dengan keanggotaan 65 negara, termasuk Indonesia.
"Kehadiran Indonesia dalam forum ini menunjukkan konsistensi dan kepemimpinan kami dalam memperkuat perdamaian, multilateralisme, dan keamanan global," tutup Menlu Sugiono.*
(vo/ad)
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL