TPPO di Sumut Masih Tinggi, Pemprov dan Kemendagri Bersinergi Fokus Lindungi Perempuan dan Anak
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dalam upaya
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memutus kerja sama dengan mitra yang menaikkan atau mark-up harga bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan itu disampaikan menyusul banyaknya laporan dari SPPG terkait mitra yang diduga menaikkan harga bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta memasok bahan berkualitas rendah.
"Ingat! Kepala SPPG, pengawas keuangan, pengawas gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi bekerja sama dengan mitra yang mark-up harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini," kata Nanik, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Ia meminta seluruh temuan didata dan diverifikasi langsung ke lapangan.
Menurut dia, jika dalam audit ditemukan praktik mark-up harga di atas HET, maka kepala SPPG yang akan dimintai pertanggungjawaban.
"Mitra bisa ongkang-ongkang, tapi Anda yang harus berhadapan dengan hukum," ujarnya.
Nanik juga mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas berupa penangguhan (suspend) kepada mitra yang terbukti melakukan mark-up atau memonopoli pemasok bahan baku.
Ia menekankan, dapur MBG tidak boleh bergantung pada satu atau dua pemasok yang diarahkan mitra.
Sebaliknya, SPPG diminta memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM di sekitar dapur MBG sebagai pemasok bahan pangan.
"SPPG harus menggunakan minimal 15 pemasok bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing," kata Nanik.
Ketentuan pelibatan pelaku usaha lokal itu juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Dalam Pasal 38 ayat (1), disebutkan bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa.
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dalam upaya
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pelantikan tiga Pejabat
NASIONAL
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali
NASIONAL
PEKANBARU Polisi menangkap Raihan Mufazzar (21), pelaku pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti (23), Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Komitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok terus diperkuat oleh Satgas Pangan Siber Polda Bali bersama inst
NASIONAL
DENPASAR Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 Tahun 2026, Kapolsek Denpasar Timur Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., rutin melakukan sa
NASIONAL
DENPASAR Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar terus menguatkan komitmen pelayanan kepada masyarakat melalui program Polantas Menyapa,
NASIONAL
DENPASAR Jajaran Polsek Denpasar Timur berhasil mengungkap kasus pencurian yang menimpa dua sekolah dasar di wilayah Kesiman, Denpasar T
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan Safari Ramadan hari kedua pada Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari age
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Jajaran Polres Nias Selatan bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas)
HUKUM DAN KRIMINAL