Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak buah kapal (ABK) yang dituntut hukuman mati terkait temuan sabu sebanyak 1,995 kilogram di perairan Batam, Kepulauan Riau.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama orang tua Fandi, Kamis, 26 Februari 2026.
Habiburokhman menekankan, sebagai representasi rakyat, Komisi III bertanggung jawab mengawasi penggunaan anggaran negara yang disalurkan ke Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya.Baca Juga:
"Kami tidak mengintervensi pengadilan, tapi kami harus mempertanggungjawabkan alokasi anggaran negara yang kami setujui agar membawa perbaikan kinerja," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu kembali mengingatkan bahwa hukuman mati adalah sanksi alternatif yang hanya boleh dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan harus diterapkan secara sangat selektif.
"Untuk kasus Fandi Ramadhan ini, hukuman mati seharusnya diterapkan sangat selektif sebagaimana diatur dalam KUHP," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyebut bahwa Fandi bukan pelaku utama, tidak memiliki riwayat tindak pidana, dan telah berupaya mengingatkan potensi terjadinya tindak pidana.
"Kami menaruh perhatian serius atas tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam karena menyangkut nyawa seseorang," tambahnya.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga mendorong peningkatan kesejahteraan hakim melalui usulan kenaikan gaji hakim karier dan ad hoc hingga 280 persen, diharapkan seiring dengan perbaikan kinerja pengadilan dan kualitas penegakan hukum.
Habiburokhman menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum.
Pendekatan selektif terhadap hukuman mati menjadi salah satu prinsip utama agar sanksi berat tidak diterapkan secara sembarangan.*
(dw/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL