Jusuf Kalla: Biar Saja Cabai Mahal, Petani Setahun Sekali Bisa Beli Baju Baru
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
BATUBARA – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke SD Negeri 02 Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumut, memang benar-benar bandel.
Lihat saja. Dalam tiga hari berturut-turut, SPPG ini masih terus mendistribusikan menu MBG yang diduga tidak memenuhi standar gizi dan terindikasi korupsi.
Padahal sebelumnya, video menu MBG yang disalurkan SPPG yang dikelola pria berinisial R ini, sudah viral. Selain karena harganya diperkirakan tidak sesuai yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.000, menunya juga diduga tidak memenuhi standar gizi. Bahkan, terindikasi korupsi.Baca Juga:
Selama Tiga Hari Menunya Mengecewakan
Salah seorang orang tua siswa Raman Krisna kepada bitvonline.com menjelaskan, sudah tiga hari ini menu MBG di sekolah anaknya tersebut sangat mengecewakan, diduga tidak sesuai standar yang ditetapkan dan berpotensi korupsi.
Pada 2 Maret 2026 misalnya, jelasnya, menu MBG dari SPPG ini hanya terdiri dari satu kotak susu kecil merek Frisian Flag, satu buah salak, dan satu bungkus kerupuk. Ketiga item menu MBG ini dipastikan tidak lebih dari sekitar Rp6.000.
Karena kecewa, Raman Krisna akhirnya mem-vidiokan menu MBG tersebut, yang pada akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Anehnya, meski sudah viral, tidak terlihat upaya R selaku pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan sesuai standar yang ditetapkan.
Buktinya, pada 3 Maret 2026, menu MBG dari SPPG ini hanya terdiri dari 1 buah jeruk, 1 bungkus kerupuk seharga Rp 1.000, 2 roti saschet yang diperkirakan seharga Rp 2.000 dan 1 butir telur ayam rebus grade C.
"Hari ini, 4 Maret 2026, menunya hanya terdiri dari Roti Marie Regal yang harganya sekitar Rp 1.000, 1 buah salak, 1 minuman Naraya Soya Botol," jelas Raman Krisna, Rabu (04/03/2026).
Harus Memenuhi Standar Gizi
Padahal, sesuai ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), menu MBG wajib memenuhi standar gizi seimbang (karbohidrat, protein, sayur, buah. Menu tersebut mencakup protein hewani/nabati, lemak, serat dan mikroutrien (vitamin/mineral).
Tidak diketahui apa yang menjadi penyebab R sebagai pengelola SPPB masih membandel dan tidak mau melakukan perbaikan.
MBG memang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, berbagai pihak dilibatkan dalam pengelolaan SPPG, termasuk institusi penegak hukum seperti kepolisian.
Diduga kuat, inilah yang diduga menyebabkan kekacauan pengelolaan MBG sampai saat ini tidak ada yang diproses secara hukum. Padahal, sudah banyak anak yang menjadi korban keracunan. Tidak hanya itu, potensi korupsi juga sangat terlihat jelas dalam pengelolaan SPPG ini.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Menter
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsour
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, resmi menghentikan operasionalnya akib
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus meningka
EKONOMI
MEDAN Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpin
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan Wira Prayatna meninjau lahan jagung dan gudang sarana prasarana pertanian di Des
PERTANIAN AGRIBISNIS
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2026,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyatakan seluruh data investor di daera
EKONOMI