252 SPPG di Sumut Dihentikan Sementara, BGN Minta Lengkapi Standar Higiene dan IPAL

"Ini merupakan sanksi bagi SPPG yang tidak memenuhi standar operasional. Jika masih tetap beroperasi, maka akan ada sanksi yang lebih besar," katanya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut bukan untuk menghentikan program, melainkan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar kesehatan dan sanitasi."Tujuannya agar keamanan dan kualitas makanan bagi para penerima manfaat tetap terjaga," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah SPPG yang dihentikan sementara tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara. Wilayah dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 56 SPPG, disusul Medan sebanyak 31 SPPG dan Kabupaten Langkat sebanyak 20 SPPG.

Baca Juga:

• Binjai Catat Rekor Investasi 591 Persen! Sekda Tekankan Pelayanan Perizinan Cepat dan Profesional

Selain itu, penghentian operasional juga terjadi di sejumlah daerah lain seperti Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, serta beberapa kabupaten lainnya.

Pemerintah berharap seluruh pengelola SPPG segera melengkapi persyaratan yang diminta agar program pemenuhan gizi bagi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis dapat kembali berjalan optimal di seluruh wilayah Sumatera Utara.*

(sp/dh)

Budiman Nadapdap: Jangan Asal Cap Kader PDI Perjuangan Pembangkang Soal SPPG

BGN Gagal Kelola MBG, Banyak SPPG Beroperasi Tanpa Penuhi Syarat Wajib

BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial

25 Ribu Dapur MBG Diperiksa, Banyak SPPG Belum Penuhi Standar Higiene dan Sanitasi

Belum Miliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi, 492 Dapur MBG di Sumatera Ditutup Sementara

Ada Pembiaran Pelanggaran Pengelolaan MBG, Abyadi: Belum Ada SPPG Diproses Hukum