Baru Februari, APBN 2026 Sudah Tekor Rp135,7 T, Ini Penjelasan Purbaya
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa menjadi indikasi adanya situasi serius yang belum dipahami publik.
"Kalau sampai dibentuk Siaga 1 kan semuanya disuruh gini, mungkin ada sesuatu yang serius," kata Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).
Baca Juga:Meski demikian, Mahfud mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penetapan status tersebut.
Menurutnya, publik juga belum memperoleh penjelasan resmi mengenai latar belakang kebijakan itu.
"Ya kecuali kekhawatiran dari para ekonom, 'wah ini kalau terjadi gini amblas'," tambah dia.
Mahfud menjelaskan bahwa siaga satu berarti seluruh kekuatan TNI harus siaga penuh 24 jam.
Sebaliknya, siaga dua hanya sebagian personel yang bersiaga penuh, sedangkan siaga tiga menunjukkan kondisi relatif normal dengan tugas rutin.
Ia menekankan, penetapan siaga satu tidak lazim jika hanya untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.
"Kalau alasannya, misal, 'wah ini mau ada demo besar-besaran', gitu. Masa sampai siaga satu? Waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali tuh demo besar-besaran. Berapa kali, tapi enggak sampai (siaga satu), siaga dua saja tidak," kata Mahfud.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026, berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Dalam telegram tersebut disebutkan bahwa semua satuan TNI harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional seiring meningkatnya dinamika konflik internasional dan potensi dampaknya terhadap situasi keamanan di dalam negeri.
Ia menyinggung teori Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa krisis politik yang bertemu krisis ekonomi dapat memicu runtuhnya pemerintahan.*
Baca Juga:
(km/ad)
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan proses penyidikan terkait tragedi longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banta
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang
INTERNASIONAL
BALI Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menutup sementara empat kawasan Taman Wisata Alam (TWA) mulai 18 hingga 20 Maret 202
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mematangkan rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagi
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas (Palas), Ahmad Rezki Hasibuan, menyoroti kinerja Inspektorat daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong percepatan penanganan pengungsi korban bencana, dengan target z
PEMERINTAHAN
BANDUNG Pengamat politik Rocky Gerung menekankan pentingnya peran kalangan akademisi dan mahasiswa dalam menguji serta mengkritik kebija
EKONOMI
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus aktivis proIsrael, Permadi Arya atau yang juga dikenal Abu Janda, kembali menjadi sorotan setelah
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL