Ini Alasan Prabowo Pilih Bertahan di Board of Peace

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap bertahan dalam Board of Peace (BoP) untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, meskipun di tengah eskalasi militer yang semakin memanas di Timur Tengah.

Keputusan ini diambil dalam rangka memastikan bahwa suara Palestina tetap terdengar di meja perundingan global, khususnya dalam upaya mencapai solusi dua negara (Two-State Solution).

Presiden Prabowo mengungkapkan, meskipun Indonesia berada dalam lembaga bentukan Donald Trump, BoP tetap menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Baca Juga:

• Penghematan di Tengah Krisis Global, DPR: Negara Harus Menahan Diri Sebelum Minta Rakyat Berkorban

"Jika kami berada di dalamnya, kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka," kata Prabowo dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap pada jalur politik luar negeri bebas aktif, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak akan tergabung dalam aliansi militer mana pun dan akan tetap berpegang pada prinsip pertahanan defensif.

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," tegasnya.

Langkah ini, menurut Prabowo, mengharuskan Indonesia untuk membangun kekuatan pertahanannya sendiri, tanpa bergantung pada negara manapun.

"Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," tambahnya.

Keputusan Presiden Prabowo untuk tetap berada di Board of Peace tidak tanpa tantangan.

Langkah ini memicu gelombang desakan agar Indonesia mundur dari BoP, terutama setelah serangan koalisi militer terhadap Iran.

Sedikitnya 75 lembaga, 64 tokoh nasional, hingga 10 guru besar telah menyatakan sikap untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP.

Para tokoh nasional seperti Anies Baswedan, Jimly Asshiddiqie, dan Al Busyra Basnur mengungkapkan kekhawatiran bahwa BoP bisa menjadi "tameng" bagi agresi militer Amerika Serikat dan Israel.

Mereka mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terjebak dalam konflik militer yang lebih luas.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa jika BoP melenceng dari misi perdamaian, maka Indonesia harus keluar sebagai langkah moral yang harus diambil.

Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI, juga mengungkapkan bahwa forum BoP saat ini tidak lagi efektif dan menyarankan Indonesia untuk memaksimalkan peran di PBB serta OKI.

Meski optimisme tetap dijaga, Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI, memberikan perspektif yang lebih hati-hati.

JK mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap berhati-hati dalam menghadapi ancaman tarif perdagangan yang mungkin diberlakukan oleh Donald Trump.

"Walaupun orang keluar tidak ada apa-apa. Secara hubungan dengan Amerika tentu tidak soal," kata JK (12/3/2026).

JK juga menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpihak pada pihak yang teraniaya dalam konflik internasional, sambil memegang teguh janji Presiden Prabowo untuk mundur jika BoP berubah menjadi alat perang, bukan perdamaian.

Indonesia, melalui Prabowo Subianto, pertama kali terlibat dalam Board of Peace pada Januari 2026, setelah menandatangani piagam di Davos, Swiss.

Keikutsertaan ini dilanjutkan dengan langkah strategis di KTT Washington pada Februari 2026, di mana Indonesia menolak menjadi penonton dalam krisis kemanusiaan.

Sebagai kontribusi dalam BoP, Indonesia berencana mengirimkan hingga 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Selain itu, Indonesia juga akan menempati posisi Wakil Komandan dalam misi internasional untuk mengawal bantuan kemanusiaan dan mendukung Two-State Solution.

Indonesia berencana untuk mengirimkan tim awal dalam 1-2 bulan ke depan, dengan langkah awal yang sempat ditangguhkan oleh Kementerian Luar Negeri guna memantau perkembangan pasca-serangan ke Iran.

Melalui penegasan Presiden Prabowo, Indonesia memilih untuk tetap berjuang dari dalam diplomasi global, meskipun mendapatkan banyak tekanan domestik.

Indonesia berkomitmen untuk memastikan Palestina memiliki pembela yang kuat di meja perundingan internasional, serta memastikan peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia.*

(tb/ad)

Penghematan di Tengah Krisis Global, DPR: Negara Harus Menahan Diri Sebelum Minta Rakyat Berkorban

Prabowo Sebut Ada Pengamat Tidak Senang Pemerintah Berhasil, PKB: Ajak Diskusi dengan Data dan Bukti Konkret

Di Tengah Ketidakpastian Global, Prabowo Optimis Program MBG Akan Perkuat Ekonomi Rakyat

Bantah Angkatan Laut Telah Lumpuh, Iran Tantang Trump: Kalau Berani, Kirim Kapal Perang ke Perairan Teluk Persia!

Respon Instruksi Prabowo Soal Penghematan BBM, Gubernur Bobby Nasution Siap Terapkan Sistem WFH dan WFA

Prabowo Yakin Indonesia Bisa Mempengaruhi BoP untuk Solusi Dua Negara Palestina