Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah memanfaatkan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung program penyediaan rumah bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian yang digelar di Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Senin (16/3/2026), Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pesan langsung dari Presiden Prabowo.Baca Juga:
"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan," ujar Hashim, menegaskan arahan Presiden Prabowo.
Hashim menjelaskan bahwa tanah-tanah milik BUMN merupakan aset negara yang sesungguhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan komersial.
Beliau menekankan bahwa ada kecenderungan sebagian pihak yang mencoba memanfaatkan nilai komersial lahan negara untuk keuntungan pribadi, yang menurutnya bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.
"Jika lahan BUMN dijual dengan harga pasar, maka tujuan utama kita—yaitu menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah—akan semakin sulit tercapai," tambah Hashim.
Karena itu, tanah-tanah milik BUMN harus diprioritaskan untuk program perumahan rakyat dan dimanfaatkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang sudah menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Hashim optimis, dengan adanya program ini, Indonesia akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% atau lebih.
Hashim menjelaskan lebih lanjut bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian.
Selain menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, pembangunan perumahan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor industri terkait, mulai dari industri bahan bangunan hingga sektor logistik dan tenaga kerja.
"Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor yang akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait. Program perumahan ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tapi juga menggerakkan perekonomian kita," ujar Hashim.
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI