DPR RI Tetapkan Lima Poin Kesepakatan dalam Penanganan Kasus Andrie Yunus, Ini Isinya!
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
Pernyataan Presiden yang menyebut pengamat yang tidak sejalan sebagai pihak yang tidak patriotik, menurut Adinda, hanya akan memperburuk kondisi politik Indonesia yang semakin polarisasi.
"Kebebasan berpendapat adalah jantung dari demokrasi yang sehat. Tanpa kebebasan itu, kita tidak bisa berkembang sebagai negara yang demokratis," ujar Adinda menegaskan.
Sebelumnya, dalam rapat kabinet yang digelar akhir pekan lalu di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menuding sejumlah pengamat memiliki motif tersembunyi dan mendapat keuntungan finansial dari pihak asing.
Prabowo mengklaim, ia secara rutin menerima laporan intelijen yang menyebutkan bahwa sejumlah pengamat tidak suka dengan pemerintahannya dan sengaja dikendalikan oleh pihak asing.
Presiden mengkritik pengamat yang dinilai tidak patriotik dan malah berusaha menjatuhkan pemerintah.
"Sikap mereka itu sempit, bukan patriotik," ucap Prabowo dalam rapat kabinet tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka yang mengkritik pemerintah adalah kelompok yang tidak ingin pemerintahan Prabowo sukses.
Adinda menilai pernyataan ini sebagai potensi ancaman terhadap demokrasi yang sudah mulai goyah.
Ia menegaskan bahwa kebebasan untuk berpendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan menyuarakan pendapat adalah hak asasi yang harus dilindungi.
"Menutup ruang bagi kritik justru menunjukkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat dan memberi sinyal yang buruk bagi masa depan demokrasi kita," tutupnya.*
(vo/ad)
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan keg
PARIWISATA
MEDAN Menyambut mudik Lebaran 2026, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak memberikan solusi bagi warga yang khawatir terha
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL
RANTAUPRAPAT Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas B
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembentukan karakter, para siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Resimen Desaka Dhira Pra
NASIONAL