Diterpa Isu Mangkrak, DPR Buktikan RUU Perampasan Aset Tetap Jalan Meski Reses
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA – Perum Bulog menegaskan kabar yang menyebutkan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI adalah tidak benar.
Informasi tersebut dinilai hoaks dan berpotensi menyesatkan publik.
"Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kabais TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik," kata Head of Public Relations Perum Bulog, Tomi Wijaya, Sabtu (28/3/2026).Baca Juga:
Tomi menjelaskan, penugasan Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Dirut Perum Bulog merupakan keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian BUMN.
Ia juga menegaskan, Ahmad Rizal sudah mengundurkan diri dari TNI dan saat ini berstatus purnawirawan.
"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, beliau telah mengundurkan diri ketika ditunjuk sebagai Dirut Bulog dan saat ini sudah purnawirawan dari TNI," tambah Tomi.
Perum Bulog menekankan komitmennya menjalankan mandat negara di bidang ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks maraknya informasi tidak terverifikasi, Tomi mengimbau masyarakat dan pihak media untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan, serta tidak menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya.*
(d/ad)
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN
BANGKA Operasi gabungan Satlap Tri Cakti bersama Intel Korem 045/Garuda Jaya (045/GY) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7.937 ki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempertegas komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memperkuat budaya
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri kreatif global melalui penyelenggaraa
PENDIDIKAN