BPBD Laporkan Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Sibolga, Satu Rumah Rusak Akibat Longsor
SIBOLGA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke326, Kota Sibolga justru dilanda bencana banjir dan longsor akibat hujan deras ya
PERISTIWA
JAKARTA – Eskalasi konflik Iran vs Amerika Serikat dan Israel semakin memanas, memicu kekhawatiran krisis energi global yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabanjir di Sumatera tetap menjadi prioritas utama.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan, rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tidak boleh ditunda.Baca Juga:
"So far pengaruh perang belum terasa signifikan, tapi jika berlarut dan harga energi naik, negara harus fokus. Menurut saya pribadi, urusan Sumatera seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar itu tidak boleh ditinggalkan," ujar Dody saat meninjau penanganan banjir di Brebes, Sabtu (28/3/2026).
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah barat Indonesia pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan besar.
Di Aceh, tiga wilayah yakni Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Aceh Utara terdampak paling parah dengan lapisan lumpur setebal 1–2 meter yang menutupi pemukiman dan memutus akses jalan antar-kabupaten.
Sementara di Sumut dan Sumbar, longsoran tanah menghancurkan jalan nasional dan jembatan utama, mengganggu distribusi logistik.
Sebanyak 1.034 fasilitas publik, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga infrastruktur air bersih, rusak parah dan membutuhkan penanganan darurat.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU meluncurkan program Cash for Work atau Padat Karya Tunai senilai Rp 100.000 per orang, sehingga warga terlibat langsung membersihkan sisa lumpur sementara alat berat dikerahkan pemerintah.
Selain itu, ketersediaan lahan untuk Hunian Sementara (Huntara) menjadi tantangan utama.
Di Aceh Tamiang, lahan yang disiapkan pemerintah masih berupa perkebunan sawit aktif atau berstatus Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sehingga membutuhkan upaya ekstra sebelum pembangunan Huntara bisa dilakukan.
Dody menegaskan, kementerian akan tetap "ngotot" bekerja meski menghadapi kompleksitas birokrasi lahan.
Pemerintah juga berkolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil, untuk memastikan listrik gratis bagi warga Huntara. "Meskipun anggarannya berbeda, tujuannya satu: rakyat harus segera memiliki rumah yang sehat dan layak," pungkas Dody.*
(k/dh)
SIBOLGA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke326, Kota Sibolga justru dilanda bencana banjir dan longsor akibat hujan deras ya
PERISTIWA
IDI Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman AlFarlaky, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memutus kontrak ven
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan pada 29 hingga 31 Maret 2026. Kepala negara
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah diprediksi akan kembali mendapat tekanan pada pekan depan. Mata uang Garuda berpotensi menembus level psikolo
EKONOMI
JAKARTA Presiden Ke6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang dan memuji sosok almarhum Juwono Sudarsono sebagai pemikir cemerlang
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Satgas Kamseltibcarlantas Polres Padangsidimpuan mengintensifkan pengaturan lalu lintas pasca berakhirnya Operasi Ketupa
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83 atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan bahwa gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias Paryatin bakal segera dilimpahk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/
PEMERINTAHAN