DPR Desak Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Sebelum 2026 Berakhir
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menjerat videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin (30/3/2026).
Rapat berlangsung di ruang Nusantara II DPR RI, Jakarta, dipimpin oleh Ketua Komisi III Habiburokhman.
Amsal Sitepu hadir secara daring dari Sumatera Utara, didampingi oleh anggota Komisi III Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan.Baca Juga:
Dalam rapat terbuka ini, Habiburokhman menegaskan komitmen DPR untuk mengawal proses hukum agar Amsal mendapatkan keadilan substantif.
"Iya Pak, yang sabar Pak. Insyaallah kita semua berkomitmen memperjuangkan keadilan untuk Bapak Amsal Sitepu. Pak Hinca bahkan khusus mendampingi di sana," ujar Habiburokhman.
Hinca menyoroti dampak penahanan terhadap Amsal, yang telah berlangsung selama 130 hari, sehingga dianggap menghambat kreativitas Amsal sekaligus merugikan negara karena kehilangan talenta muda. "KUHP kita tidak dibentuk untuk seperti itu," katanya.
Dalam sesi yang mengundang perhatian, Amsal sempat menceritakan tekanan yang diterimanya dari jaksa. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan intimidasi langsung yang menekannya untuk mengikuti alur penyidikan yang dianggap tidak adil.
"Saya bilang 'tidak', pimpinan, cukup, tak ada lagi anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia, tak ada lagi Amsal-Amsal lain," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Habiburokhman meyakinkan bahwa DPR akan mendukung proses hukum yang adil. "Insyaallah kita all out, masih banyak hakim-hakim yang bisa beri keputusan yang adil," katanya.
Rapat RDPU ini menjadi sorotan publik karena dianggap penting untuk menegaskan prinsip keadilan hukum bagi pekerja kreatif, terutama dalam kasus yang melibatkan dugaan mark-up anggaran kreatif di proyek pemerintah desa.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan terbaru Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui La
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi unt
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 lebih ba
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta. Penegasan itu
NASIONAL
JAKARTA Masyarakat yang sering bepergian menggunakan transportasi udara diminta bersiap merogoh kocek lebih dalam. Kementerian Perhubungan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia di tengah dinamika ekonomi global
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Denai Gang Jati,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kondisi terbaru pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto dirinya beredar luas
NASIONAL
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Bara
NASIONAL