Pemkot Medan Bebaskan Denda PBB dan Beri Diskon hingga 75 Persen, Berlaku Selama Juli 2026
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa posisi Asrul Aziz Taba, mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), yang saat ini berada di Arab Saudi, tidak menghambat proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk tahun 2023–2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan, tersangka dipastikan akan kooperatif karena komunikasi telah terjalin antara penyidik dan Asrul.
Baca Juga:"Kami meyakini tersangka akan bertindak secara kooperatif karena memang sudah ada komunikasi juga antara penyidik dengan tersangka," kata Budi di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
KPK berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mempercepat pemulangan Asrul ke Indonesia agar tersangka dapat menjalani proses penyidikan.
Budi menekankan, pengalaman kasus sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan tersangka di luar negeri dapat tetap diantisipasi melalui koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau pihak berwenang setempat.
Kasus dugaan korupsi ini mulai disidik KPK pada 9 Agustus 2025.
Dalam perkembangannya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat menjalani penahanan. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp622 miliar.
Pada 30 Maret 2026, KPK menambah dua tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz Taba.
KPK menegaskan bahwa penyidikan tetap berjalan meski salah satu tersangka berada di luar negeri, menegaskan komitmen lembaga terhadap proses hukum yang tidak terhambat oleh lokasi tersangka.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kuota haji dan pengelolaan dana negara yang besar, serta menegaskan upaya KPK menegakkan hukum bagi pelaku korupsi di sektor perjalanan ibadah haji.*
(k/dh)
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL
KISARAN Kelangkaan semen dan besi mulai dirasakan di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kondisi tersebut me
EKONOMI
LANGKAT Penetapan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim sebagai tersangka dugaan suap proyek dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan
POLITIK
JAYAPURA TNI akan memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah rawan di Papua dengan menambah penempatan aparat keamanan. Langkah ini diamb
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan akan mempercepat proses permohonan kewarganegaraan bagi anakanak yang berstatus statele
NASIONAL
BANDA ACEH Sebanyak 141 peserta dinyatakan lulus terpilih dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Aceh. Sela
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bergerak cepat menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat saat menghadiri program Sapa W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol. Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantika
NASIONAL
SOLO Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga uji coba internasional melawan Malaysia dalam ajang Garuda Championship Series 2026 di St
OLAHRAGA