Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Dibukanya kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz selama dua pekan dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah bergerak cepat memanfaatkan situasi tersebut di tengah ketidakpastian geopolitik global.
"Ini saat yang tepat untuk memperkuat stok energi nasional. Impor harus dipercepat dan cadangan harus diamankan selagi harga masih relatif terkendali," kata Mufti, Rabu (8/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, peluang ini tidak akan berlangsung lama sehingga pemerintah tidak boleh lengah. Ia mengingatkan kondisi global bisa kembali memanas sewaktu-waktu.
"Jangan sampai kita panik ketika situasi kembali memburuk. Pemerintah harus berpikir ke depan," tegasnya. Mufti juga menyoroti masih tertahannya dua kapal tanker milik Pertamina meskipun jalur pelayaran sudah kembali dibuka.
"Hari ini kita diuji. Dua tanker Pertamina masih tertahan, padahal Selat Hormuz sudah dibuka. Ini harus segera ditangani," ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah agar tidak bekerja dengan ritme birokrasi biasa dalam menghadapi situasi krisis. "Harus ada langkah cepat dan berani. Jangan santai," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran selama dua pekan.
Kesepakatan itu diambil usai mediasi yang melibatkan pemerintah Pakistan, dengan syarat pembukaan jalur aman di Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyatakan pihaknya menyetujui pembukaan jalur pelayaran tersebut selama masa gencatan senjata berlangsung.*
(k/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL