Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
BEKASI - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026.
Lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat ikut serta dalam program ini.
Peluncuran program dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi, Rabu (8/4/2026), dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi menjadi program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.
"Pelatihan vokasi merupakan salah satu upaya strategis dalam menjawab kebutuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," ujarnya.
Sepanjang tahun 2026, program ini menargetkan sebanyak 70 ribu peserta yang didanai melalui APBN.
Pada tahap awal, tercatat sebanyak 29.850 orang mendaftar melalui platform Skillhub. Dari jumlah tersebut, 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri dari 5.833 peserta melalui jalur seleksi dan 4.572 melalui kerja sama afirmatif dengan mitra industri.
Para peserta mengikuti pelatihan di berbagai lokasi, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta BLK UPTD yang tersebar di berbagai daerah.
Yassierli menekankan bahwa pelatihan dilakukan secara serentak untuk memastikan pemerataan akses bagi seluruh pencari kerja.
"Dengan sistem serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya," katanya.
Program ini juga dirancang inklusif, termasuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta.
Menariknya, sekitar 50 persen peserta pada batch pertama telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah pelatihan, menunjukkan kuatnya keterkaitan program dengan kebutuhan industri.
Selain pelatihan gratis, peserta juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti makan siang, bantuan transportasi, jaminan kecelakaan kerja, sertifikat pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah menambahkan, program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
"Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," ujarnya.*
(dh)
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL