BREAKING NEWS
Rabu, 12 Agustus 2026

Jaksa Agung: Negara Tak Boleh Kalah dari Mafia Hutan yang Menghisap Kekayaan

Nurul - Jumat, 10 April 2026 17:17 WIB
Jaksa Agung: Negara Tak Boleh Kalah dari Mafia Hutan yang Menghisap Kekayaan
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026). (Foto: Tangkapan Layar Sekretariat Presiden / YT)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan negara tidak boleh kalah melawan mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan Indonesia untuk kepentingan pribadi.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

"Negara tidak boleh kalah dari mafia yang haus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri," kata Burhanuddin.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa hutan merupakan anugerah yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat luas, bukan hanya segelintir kelompok.

"Kita pastikan hutan sebagai karunia Tuhan harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Burhanuddin mengingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum dapat berdampak besar bagi negara, mulai dari kehilangan aset hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat.

"Penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, hingga kehilangan kemampuan menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Sebaliknya, ia menilai penegakan hukum yang kuat dan terarah mampu memperbaiki tata kelola serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga menyinggung pandangan Soekarno dalam pidato "Indonesia Menggugat" yang menggambarkan Indonesia sebagai surga bagi kaum imperialisme.

Menurutnya, kondisi tersebut masih relevan jika sumber daya alam tidak dikelola secara optimal dan hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi pihak luar.

"Penegakan hukum harus menjadi bagian dari kebijakan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.*

(k/dh)

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Prabowo Sentil Oknum Birokrasi Bantu Curi Uang Negara: Gaji Kecil, Rakyat Lebih Susah
Prabowo Klaim Selamatkan Rp31,3 Triliun, Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah di Indonesia
Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Hasil Penyelamatan dari Korupsi hingga Pajak
Serangan ke UNIFIL Tewaskan Prajurit RI, Indonesia Pimpin Kecaman Keras di PBB
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Munas PB IPSI, Isu Ketua Umum 2026–2030 Jadi Sorotan
DPRD Pekanbaru Bawa Kasus Dugaan Mafia Tanah ke Pusat, Akan Temui Jamintel hingga Menteri ATR
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru