LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang dia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Indonesia memimpin pernyataan bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon.
Pernyataan itu dibacakan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, di New York, Jumat (10/4/2026), atas nama puluhan negara anggota serta Uni Eropa.
Adapun negara-negara yang tergabung dalam pernyataan tersebut meliputi Aljazair, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgia, Brasil, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Mesir, El Salvador, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Irlandia, Italia, Yordania, Latvia, Liberia, Luksemburg, Malaysia, Malta, Moldova, Mongolia, Maroko, Nepal, Belanda, Makedonia Utara, Pakistan, Panama, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Rumania, Federasi Rusia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Turki, Inggris Raya, Uruguay, Zambia, serta Uni Eropa.Baca Juga:
Selain itu, terdapat negara pendukung tambahan yakni Bulgaria, Kanada, Islandia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Palestina, Swiss, dan Vietnam.
Dalam pernyataan tersebut, negara-negara menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Lebanon sejak 2 Maret 2026 yang berdampak pada keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
"Kami mengutuk keras serangan terus-menerus terhadap UNIFIL, termasuk serangan serius terbaru yang menewaskan tiga pasukan penjaga perdamaian Indonesia dan melukai personel dari sejumlah negara," tegas Umar.
Negara-negara juga menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi sebagai kejahatan perang.
Pernyataan bersama turut mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya.
Selain itu, semua pihak didorong untuk segera menahan diri, menghentikan permusuhan, dan kembali ke meja perundingan, serta mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlaku.
Negara-negara juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Lebanon yang memburuk, dengan meningkatnya korban sipil, kerusakan infrastruktur, serta lebih dari satu juta warga mengungsi.
Di akhir pernyataan, disampaikan penghormatan kepada seluruh pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas menjaga stabilitas dan keamanan internasional.*
(mt/dh)
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang dia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perjalanan Felicia, kontestan asal Tangerang, di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia SCTV semakin dekat menuju babak puncak.
ENTERTAINMENT
MEDAN Polrestabes Medan terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias be
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 20252030.
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran Dana Transfer ke Daera
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun an
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan seca
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&
NASIONAL