Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Indonesia memimpin pernyataan bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon.
Pernyataan itu dibacakan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, di New York, Jumat (10/4/2026), atas nama puluhan negara anggota serta Uni Eropa.
Adapun negara-negara yang tergabung dalam pernyataan tersebut meliputi Aljazair, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgia, Brasil, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Mesir, El Salvador, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Irlandia, Italia, Yordania, Latvia, Liberia, Luksemburg, Malaysia, Malta, Moldova, Mongolia, Maroko, Nepal, Belanda, Makedonia Utara, Pakistan, Panama, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Rumania, Federasi Rusia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Turki, Inggris Raya, Uruguay, Zambia, serta Uni Eropa.Baca Juga:
Selain itu, terdapat negara pendukung tambahan yakni Bulgaria, Kanada, Islandia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Palestina, Swiss, dan Vietnam.
Dalam pernyataan tersebut, negara-negara menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Lebanon sejak 2 Maret 2026 yang berdampak pada keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
"Kami mengutuk keras serangan terus-menerus terhadap UNIFIL, termasuk serangan serius terbaru yang menewaskan tiga pasukan penjaga perdamaian Indonesia dan melukai personel dari sejumlah negara," tegas Umar.
Negara-negara juga menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi sebagai kejahatan perang.
Pernyataan bersama turut mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya.
Selain itu, semua pihak didorong untuk segera menahan diri, menghentikan permusuhan, dan kembali ke meja perundingan, serta mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlaku.
Negara-negara juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Lebanon yang memburuk, dengan meningkatnya korban sipil, kerusakan infrastruktur, serta lebih dari satu juta warga mengungsi.
Di akhir pernyataan, disampaikan penghormatan kepada seluruh pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas menjaga stabilitas dan keamanan internasional.*
(mt/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN