JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), termasuk posisi Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Sumatera Utara.
Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan adanya mutasi tersebut.Baca Juga:
"Benar," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin, 13 April 2026.
Dalam keputusan itu, posisi Kajari Karo yang sebelumnya dijabat Danke Rajagukguk kini diisi Edmond Novvery Purba.
Sebelum menduduki jabatan baru, Edmond menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan.
Rotasi ini terjadi di tengah sorotan terhadap Kejaksaan Negeri Karo terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Amsal Sitepu.
Perkara tersebut bermula pada 2020 ketika Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil desa dengan nilai Rp30 juta per proyek kepada 50 desa, dengan 20 desa di antaranya menyetujui.
Pada 2025, Amsal ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penggelembungan anggaran.
Jaksa menilai sejumlah komponen biaya dalam jasa tersebut tidak memiliki nilai, sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp202 juta.
Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Amsal dengan pidana penjara dua tahun serta denda sesuai nilai kerugian negara.
Namun, majelis hakim memutuskan Amsal tidak bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.
Kasus ini kemudian menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Pihak Kejari Karo, termasuk Danke Rajagukguk, sempat dimintai penjelasan dalam rapat bersama DPR terkait penanganan perkara tersebut.
Belakangan, Danke Rajagukguk dan sejumlah pihak dari Kejari Karo diamankan oleh Kejaksaan Agung untuk keperluan klarifikasi.
Anang mengatakan langkah itu dilakukan untuk menilai apakah proses hukum terhadap Amsal telah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip profesionalitas.
"Kita akan melihat apakah proses hukum tersebut sudah sesuai. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi etik," ujarnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Danke Rajagukguk terkait langkah klarifikasi tersebut.*
(kp/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liqu
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara, Kris Biantoro (49), meninggal dunia saat turun dari puncak Taman Nasional Gunung
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Seni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pengadaan senil
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, serta kej
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 yang mengatur sy
NASIONAL
MALANG Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pem
HUKUM DAN KRIMINAL
