Prabowo Panggil Luhut ke Hambalang, Bahas Jurus Perkuat Ekonomi dan Digitalisasi Pemerintah
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DE
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan uang hasil rampasan negara senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung akan dimanfaatkan untuk sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk sektor pendidikan dan kemungkinan menutup defisit anggaran.
Dana tersebut diserahkan Kejaksaan Agung ke kas negara dalam seremoni di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Purbaya mengatakan, sebagian dana akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah, mendukung program di Kejaksaan Agung, serta bantuan pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Baca Juga:
"Bisa dipakai untuk program pembangunan, termasuk sekolah, termasuk kejaksaan, nanti sebagian juga untuk LPDP, tapi tidak banyak," ujar Purbaya.
Ia juga membuka peluang penggunaan dana tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski tidak menyebutkan porsi yang akan dialokasikan.
"Bisa untuk nutup defisit," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan sebesar Rp11,42 triliun ke kas negara sebagai bagian dari hasil penanganan perkara korupsi, denda lingkungan hidup, hingga penyitaan aset dari aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan pertambangan.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp7,23 triliun, penyitaan perkara korupsi Rp1,96 triliun, serta penerimaan pajak dan denda lainnya.
Penyerahan dana tersebut disebut sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus optimalisasi penerimaan negara dari hasil penindakan hukum.*
(bb/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DE
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak meski tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purb
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menilai media memiliki peran penting dalam mempe
NASIONAL
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih tersedia dan tidak menga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami fakta persidangan terkait munculnya nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum pengusaha Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai kliennya menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan korups
NASIONAL
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkap alasan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Ag
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, membantah tuduhan telah merusak d
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup di zona hijau pada perdagangan Selasa (14/7/2026). Meski sempat bergerak flu
EKONOMI